Pembangunan Puskesmas Prototype Jagebob Mangkrak, Norma Parapaga Sebagai Pelaksana Pekerjaan Disoroti

Pembangunan Puskesmas Prototype Jagebob Mangkrak, Norma Parapaga Sebagai Pelaksana Pekerjaan Disoroti

Ketua Komisi C DPRD Merauke, Hengky Ndiken berikan keterangan pers | LKF

Metro Merauke – Pembangunan Puskesmas Prototype di Distrik Jagebob  yang dikerjakan sejak tahun 2017 oleh pelaksana pekerjaan, Norma Parapaga mangkrak. Hingga kini bangunan tak kunjung diselesaikan. Bahkan sejumlah item pekerjaan puskesmas berlantai dua itu, mulai mengalami kerusakan.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke yang membidangi masalah infrastruktur, Hendrikus Hengky Ndiken saat konfrensi pers yang dihadiri sejumlah wartawan Rabu (11/9) mengatakan, dirinya sudah melihat langsung kondisi bangunan disana beberapa hari lalu.

“Memang saya sudah melihat kondisi bangunan puskesmas tersebut dan kenyataan mangkrak dan tak layak dilanjutkan. Karena bangunan mulai rapuh. Dimana dindingnya rontok dan lantai mulai pecah-pecah,” tegasnya.

Dikatakan, jika pembangunan hendak dilanjutkan, harus ditinjau kembali sekaligus audit guna mendapatkan bobot sesungguhnya. “Saya melihat material juga sepertinya tak sesuai. Sisa anggaran Rp 2 miliar, tak bisa digunakan melanjutkan pekerjaan dimaksud,” katanya.

Anggaran puskemas dua lantai itu, menurutnya, senilai Rp 8 miliar. Pencairan dana awal sekitar Rp 6 miliar. Namun juga ada dugaan mark up pekerjaan oleh pelaksana. Bobot aslinya adalah 60 persen, namun dinaikkan menjadi 75 persen.

“Kondisi bangunan disana sangat memprihatinkan. Material yang digunakan juga tak sesuai spec, karena ada dugaan permainan oleh pelaksana pekerjaan yakni Norma Parapaga,” tegasnya.

Hengky mendesak kepada kejaksaan maupun kepolisian setempat  melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena terjadi pembiaran penyelesaian pembangunan puskesmas dengan anggaran miliaran rupiah, namun tak kunjung diselesaikan.

Ditambahkan, sumber dana untuk pembangunan puskesmas dimaksud berasal dari anggaran, pendapatan dan belanja negara (APBN). (LKF)