Pembatasan Akses Internet Dinilai Mengaburkan Situasi Papua

Pembatasan Akses Internet Dinilai Mengaburkan Situasi Papua

Ilustrasi demo tolak rasisme di Kota Jayapura, Papua

Metro Merauke  – Anggota DPR Papua,Laurenzus Kadepa menilai Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat bukan solusi tepat. Pembatasan akses internet dinilai justru akan mengaburkan setiap informasi terkini terkait kondisi di dua provinsi itu.

Katanya, Kemkominfo beralasan pembatasan akses internet untuk mencegah beredarnya informasi hoaks (hoax). Upaya mecegah beredarnya informasi hoaks itu dilakukan pascademo di sejumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat mengecam persekusi, intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

“Kebijakan ini membuat masyarakat di luar Papua sulit mengetahui perkembangan situasi Papua yang sebenarnya. Sulitnya publik di luar Papua mengetahui perkembangan yang sebenarnya di Papua dan Papua Barat, justru dapat dimanfaatkan pihak lain menyebar informasi hoaks terkait situasi Papua,” kata Laurenzus Kadepa, Kamis (22/08).

Menurutnya, pembatasan akses internet ini juga membuat masyakat di Papua dan Papua Barat sulit mendapat informasi perkembangan sikap pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya, dalam menyelesaikan masalah rasisme terhadap mahasiswa Papua.

Tidak hanya itu, kebijakan membatasi akses internet ini juga merugikan masyarakat yang pekerjaannya berhubungan dengan internet.

“Kebijakan ini berdampak luas. Merugikan banyak pihak. Kini era digital tidak, keterbukaan informasi,” ujarnya.

Katanya, jika ingin mencegah informasi hoaks, kementerian mestinya mendeteksi akun media sosial atau situs tidak jelas, penyebar hoaks dan memblokirnya.

“Kami minta kementerian terkait menyudahi pembatasan akses internet ini. Alasannya, tidak terlalu mendasar,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)