Tak Ada Jaminan untuk Mahasiswa Papua, Eksodus Pilihan Terakhir

Tak Ada Jaminan untuk Mahasiswa Papua, Eksodus Pilihan Terakhir

Polisi Saat Menerobos Masuk ke Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya - Dok AMP

Metro Merauke – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia atau AMPTPI menyatakan eksodus (kembali ke Papua) merupakan pilihan terakhir jika para mahasiswa Papua di sejumlah kota studi tidak mendapat jaminan keamanan, pasca-kejadian di Surabaya, Jawa Timur.

Sekjen DPP AMPTPI, Yanuarius Lagowan menyatakan tindakan represif ormas dan oknum aparat keamanan dalam kejadian di Asrama Mahasiswa Surabaya sangat disayangkan pihaknya. Aksi itu dinilai mencederai peringatan HUT RI ke-74 dan semua perangkat negara, yakni Pancasila, UUD 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

“Jika tadak ada jaminan keamanan, kami mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat segera memfasilitasi seluruh mahasiswa yang studi di luar Papua untuk pulang ke Papua,” kata Yanuarius Lagowan, Minggu (18/08).

Menurutnya, fasilitas asrama dan sarana lainnya yang dibangun Pemprov Papua di luar Papua, serta para mahasiswa Papua merupakan aset daerah yang mesti dijaga.

Menyikapi pengepungan, penyerangan, teriakan rasisme, pengrusakan, pelemparan batu dan puluhan kali tembakan gas air mata ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019, AMPTPI mengeluarkan lima poin pernyataan sikap.

Pertama meminta Presiden Joko Widodo segera menindak tegas oknum yang menyebar ujaran kebencian, kedua menindak ormas reaksioner, oknum TNI dan polisi yang sudah melanggar KUHP pasal 369 tentang pemaksaan.

Poin ketiga, Presiden Joko Widodo segera menginstrusikan agar setiap kepala daerah dan aparat TNI/Polri memberikan jaminan keamanan kepada seluruh mahasiswa yang ada di luar Papua lebih khusus Kota Malang dan Surabaya yang mendapat perlakuan tidak wajar.

Poin keempat, mendesak agar Pemda Papua dan Papua Barat, para bupati DPR dan MRP segera tanggap terhadap situsi yang di hadapi mahasiswa saat ini, dan poin kelima, atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, AMPTPI mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Malang dan Surabaya.

“Untuk semua masyarakat, pemuda dan mahasiswa silahkan ambil bagian dalam aksi demo pada Senin (19/08). Diharapkan aksi dilakukan dengan tertib. Jangan sampai ada anarkis. Aparat keamanan silahkan kawal, tapi tidak boleh ada pengerahan pasukan yang berlebihan, dan membatasi ruang demokrasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan hal yang tidak kita harapkan,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi)