UN Sukses, KNPI Pertanyakan Pernyataan Kadis Pendidikan Mambra 

UN Sukses, KNPI Pertanyakan Pernyataan Kadis Pendidikan Mambra 

Para pengurus KNPI Kabupaten Mamberamo Raya

Metro Merauke – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra), Papua  mempertanyakan pernyataan kepala Dinas Pendidikan setempat, Benediktus Amoye yang menyebut ada di antara 218 guru jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di kabupaten itu belum dibayarkan gaji dan tunjangannya untuk Juni-Juli 2019, karena tidak melaksanakan tugas.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi KNPI Mamberamo Raya, Mesak Dondi mengatakan pelaksanaan ujian nasional (UN) di Mambra tahun ajaran 2018/2019 untuk SD, SMP dan SMA pada April dan Mei 2019 lalu berjalan sukses. Jika para guru di wilayah itu tidak melaksanakan tugas, siapa yang selama ini mengajar siswa dan mempersiapkan UN sehingga palaksanaannya sukses.

“Jika para guru tidak melaksanakan tugasnya, berarti suksesnya pelaksanaan UN di Mamberamo Raya pada April dan Mei 2019 lalu adalah fiktif,” kata Mesak Dondi di Jayapura, Senin (12/8/2019).

Menurutnya, pelaksanaan UN untuk SD, SMP dan SMA digelar pada April dan Mei 2019. Sementara gaji dan tunjangan guru yang belum dibayarkan adalah untuk Juni-Juli 2019, atau setelah pelaksanaan UN (awal tahun ajaran baru).

“Sebaiknya jujur saja apa masalahnya. Tidak perlu saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak lain. Pertanyaan kami, jika para guru tidak melaksanakan tugas, mengapa UN bisa terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Terkait dugaan penggelapan gaji guru oleh bendahara gaji seperti pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Mambra, KNPI juga menilai tidak adil hanya menyalahkan yang bersangkutan. Pencairan rekening giro untuk pembayaran gaji guru mesti diketahui atau ditandatangani oleh kepala dinas.

“Kami KNPI Mamberamo Raya tidak ada kepentingan apa pun di balik masalah yang menyebabkan para guru di Mamberamo Raya mogok mengajar. Kami hanya prihatin karena masalah ini menyebabkan proses belajar mengajar di Mamberamo Raya terhenti. Itulah sebabnyak kami meminta pihak terkait segera mencari solusi,” ujarnya.

Sementara Koordinator Wilayah II DPD KNPI Mamberamo Raya, Jhon Maitindom mengatakan, terhentinya proses belajar mengajar di Mambra akibat masalah belum dibayarkannya gaji dan tunjangan ratusan guru, membuat murid semua jenjang pendidikan di Mamberamo Raya tidak mendapat hak pendidikan sebagaimana mestinya.

Katanya, jika kepala Dinas Pendidikan Mambra beralasan ada guru yang belum dibayarkan gaji dan tunjangannya karena kehadiran mereka minim, apakah selama ini tidak ada pengawasan dari dinas terkait.

“Kan ada pengawas sekolah. Jika itu alasannya, bagaimana sistem pengawasan terhadap guru selama ini,” kata Jhon Maitindom.

Menurutnya, KNPI bukannya mengintervensi, hanya ingin mengingatkan pemerintah Kabupaten Mamberamo Raua terkait situasi yang kini terjadi di wilayah pemerintahannya. (Arjuna/Redaksi)