Penyelewengan dan Tidak Bertugas Penyebab Sengkarut Gaji Guru di Mambra 

Penyelewengan dan Tidak Bertugas Penyebab Sengkarut Gaji Guru di Mambra 

Kepala Dinas Pendidikan Mamberamo Raya, Benediktus Amoye

Metro Merauke – Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya atau Mambra, Provinsi Papua memberikan penjelasan terkait sengkarut pembayaran gaji guru kontrak dan guru aparatur sipil negara (ASN) jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di wilayah itu selama dua bulan terakhir (Juni-Juli 2019). 

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Mamberamo Raya, Benediktus Amoye dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kota Jayapura, Kamis (08/08). 

Benediktus Amoye mengatakan, sengkarut pembayaran gaji guru di wilayah itu disebabkan sejumlah faktor. Bebeberapa faktor penyebab, di antaranya ada di antara guru yang belum gajinya karena kehadiran mereka dalam melaksanakan tugas nihil. 

Ada guru yang mempercayakan rekannya mengambilkan gajinya pada bendahara gaji di dinas. Namun oknum yang diberi kepercayaan tidak meneruskannya kepada yang berhak, dan ada gaji guru yang diselewengkan oleh bendara gaji berinisial FW. 

“Persoalannya beragam. Belakangan, bendahara gaji melakukan penyelewengan. Membawa kabur uang-uang guru yang belum dibayarkan tersebut,” kata Benekditus Amoye. 

Dinas Pendidikan (Disdik) Mamberamo Raya telah melaporkan FW yang diduga melakukan penggelepan gaji dan tunjangan guru ke Polda Papua, dengan harapan yang bersangkutan segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Semula kata Benediktur, Disdik Mamberamo Raya membayarkan gaji guru dengan sistem transfer ke rekening setiap tenaga pendidik. Namun sistem tersebut diubah menjadi pembayaran tunai (manual), dan ada di antara guru yang menitipkan mempercayakan pengambilan gajinya kepada rekan mereka. Akan tetapi, setelah gaji diambil oeh pihak yang dipercayakan, oknum tersebut tidak memberikan kepada yang berhak. 

“Kami mengubah cara pembayaran gaji guru, karena kami ingin melihat siapa guru yang benar-benar melaksanakan tugas dan berhak mendapat gaji,” ucapnya.

Katanya, guru kontrak dan guru ASN jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sebanyak 385 orang. Sebanyak 219 orang di antaranya belum dibayarkan gajinya. Hak guru yang belum dibayarkan itu yakni gaji 13 dan gaji 14 atau tunjangan hari raya (THR) 2019 dengan total anggaran Rp 1.123.267.150. 

Menurutnya pada Juli 2019, sebanyak lima guru belum dibayarkan gajinya dengan jumlah dana keseluruhan Rp16.170.623. Pada Juli 2019, sebanyak 13 guru belum dibayarkan gajinya dengan dana sebesar Rp 32.783.127. 

Untuk gaji ke-13 sebanyak 90 guru belum menerima haknya dengan total anggaran Rp 327.970.400, dan untuk THR sebanyak 110 guru belum dibayarkan haknya dengan total dana Rp 746.343.000. 

“Sudah hak guru mendapat gaji dan tunjangan. Namun hak para guru ini belum dibayarkan karena mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bagaimana kami menggaji orang, jika dia tidak melaksanakan tugas utamanya,” ujarnya. 

Kata Benediktus, pihaknya mesti mengklarifikasi hal ini agar publik tahu jika Disdik Mamberamo Raya bukan tidak mau membayarkan hak para guru, namun tingkat kehadiran para tenaga pendidik ini minim. 

Selain itu, meski menilai aksi mogok para guru di Mamberamo Raya merupakan hal yang wajar, namun ia mengingatkan tenaga pendidik yang telah mendapat haknya untuk tidak ikut-ikutan.

Jika ada di antara guru yang telah dibayarkan haknya kedapat terlibat dalam aksi tersebut, Disdik akan menjatuhkan sanksi kepada mereka sesuai aturan yang berlaku terhadap ASN. (Arjuna/Redaksi)