Rumah Lenyap, Korban Banjir Bandang Sentani Tolak Bayar Cicilan

Rumah Lenyap, Korban Banjir Bandang Sentani Tolak Bayar Cicilan

Pertemuan warga korban bajir bandang Sentani, DPR Papua, pihak bank dan perwakilan Pemkab Jayapura  

Metro Merauke – Puluhan warga yang bermukim di Perumahan Gloria Nauli Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura menyatakan menolak membayar cicilan rumah seperti permintaan pihak bank penjamin kredit lantaran hunian mereka lenyap tertimbun lumpur, pasir, batu dan potongan kayu saat banjir bandang menyapu sebagian wilayah Kabupaten Jayapura, 16-17 Meret 2019.

Pernyataan itu dikatakan salah satu warga korban banjir bandang yang bermukim di Perumahan Nauli, Adrianus Peta usai bertemu DPR Papua, pihak Bank BTN, Bank Papua dan perwakilan Pemkab Jayapura, di salah satu ruang rapat DPR Papua pada Jumat (02/08).

“Kami ini korban. Rumah, harta benda, bahkan ada korban jiwa. Rumah kami sudah tidak ada bekas lagi.  Kini mau ditagih lagi. Apa yang akan kami bayar? Bangunan rumah sudah tidak ada,” kata Adrianus Peta.

Menurutnya, di perumahan Gloria Nauli terdapat sekitar 175 rumah. Sebanyak 70 rumah di antaranya hilang tak berbekas akibat bencana alam empat bulan lalu.

Korban banjir bandang meminta pihak bank penjamin kredit dan developer mengganti kerugian warga dan memutihkan cicilan rumah para korban.

Warga KPR Gloria Nauli yang kehilangan rumahnya menuntut pihak bank mengganti rugi uang muka, uang akad kredit dan cicilan rumah yang telah mereka bayarkan selama ini.

“Kami sudah dua kali bertemu Pemkab Jayapura namun tak ada jawaban sama sekali. Ketika itu bupati menyatakan akan memfasilitasi kami bertemu pihak developer dan bank tapi hingga kini belum ada kejelasan,” ucapnya.

Ia berharap, dengan keterlibatan DPR Papua memfasilitasi aspirasi warga ini ke depan akan ada solusi, meski dalam pertemuan kali ini pihak bank belum dapat memberikan kepastian.

Sementara Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize yang memimpin pertemuan mengatakan pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari aspirasi perwakilan korban yang mengadu ke DPR Papua pekan lalu.

DPR Papua mengundang perwakilan Pemkab Jayapura, Bank Papua, Bank BTN, developer (pengembang) dan warga yang menjadi korban.

Namun belum ada solusi yang disepakati dalam pertemuan yang tidak dihadiri developer ini. DPR Papua akan menjadwalkan pertemuan berikutnya dengan mengundang pihak terkait lain di antaranya Otiritas Jasa Keuangan atau OJK.

“Belum ada keputusan pasti karena mesti melibatkan pihak berkompeten misalnya OJK yang berwenang menentukan uang ini mau diapakan. Apakah mesti diganti, diputihkan dan lainnya. Kami minta pada pertemuan berikut developer hadir menjelaskan status perumahan yang mereka bangun,” kata Edoardus Kaize.

Pertemuan kali ini menurutnya, tidak hanya membahas nasib warga yang menjadi korban di KPR Nauli, juga warga KPR Gajah Mada dan Bintang  Timur. Akan tetapi pertemuan belum dihadiri perwakilan warga KPR Gajah Mada.

Dari keterangan pihak bank dan perwakilan Pemkab Jayapura kata Kaize, masalah ini telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga Kementerian Keuangan. Namun belum ada kejelasan.

“Bank Papua dan Bank BTN menyampaikan mereka telah melakukan penundaan pembayaran selama satu tahun. Nah, ini mesti disampaikan bank ke masayarakat yang terkena dampak, agar mereka tahu dan tidak perlu ada yang menagih mereka. Mesti ada surat resmi kepada setiap warga dan diumumkan di media massa,” ujarnya. (Arjuna/Redaksi)