Pemekaran Kembali Diwacanakan, Mahasiswa Papua Demo ke DPRP

Pemekaran Kembali Diwacanakan, Mahasiswa Papua Demo ke DPRP

Mahasiswa saat melakukan demo damai di halaman kantor DPR Papua

Metro Merauke – Isu pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang kembali diwacanakan berbagai pihak belakang ini, ditolak para mahasiswa Papua dari berbagai universitas di Kota Jayapura.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Pemekaran di Papua menyampaikan aspirasi penolakan mereka dengan cara demonstrasi damai ke kantor DPR Papua atau DPRP, Selasa (16/07).

Penanggung jawab aksi, Amos Kayame mengatakan pemekaran bukan solusi mensejahterakan rakyat Papua. Demonstran meminta gubernur, bupati dan DPR se-Tanah Papua setop merekomendasikan pemekaran tanpa melihat aspirasi rakyat.

“Pemekaran merupakan strategi adu domba, memecah persatuan dan kesatuan orang asli Papua,” kata Amos Kayame.

Dalam pernyataan sikap demonstran yang dibacakan Amos Kayame ada sejumlah poin yang disampaikan ke DPR Papua, di antaranya menolak semua upaya pemekaran di seluruh tanah Papua. Menolak wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah yang sedang diperjuangkan oleh segelintir elite politik Papua.

“Kami meminta Pemprov Papua, DPR Papua, MRP segera memanggil elite politik yang sedang mewacanakan pemekaran Papua Tengah,” ucap Kayame.

Dirjen Otda diminta segera mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah, dan presiden menginstruksikan penolakan atas upaya pemekaran Papua Tengah, karena bukan berdasarkan aspirasi rakyat melainkan kepentingan para elite politik.

Para elite politik Papua diingatkan tidak menjadikan rakyat dan generasi muda Papua sebagai objek untuk kepentingan pribadi.

“Kami minta DPR Papua menindaklanjuti aspirasi ini kepada Pemprov Papua dan Mendagri,” ujarnya

Demonstran ditemui beberapa anggota DPR Papua di antaranya Laurenzus Kadepa, Nason Uti, Yulius Miagoni, Frits Tobo Wakasu, Thomas Sondegau, Martinus Adii dan beberapa lainnya.

Laurenzus Kadepa mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun secara pribadi anggota Komisi I DPR Papua itu menyatakan menolak DOB dan hingga kini moratorium pemekaran belum dicabut.

“Terkait wacana pemekaran provinsi di Papua, kamibDPR Papua, Pemprov Papua dan MRP posisinya sama dengan massa, menolak pemekaran,” ujar Kadepa. (Arjuna)