Memiliki Bukti Kuat, Pemilik Tanah Tempuh Jalur Hukum

Memiliki Bukti Kuat, Pemilik Tanah Tempuh Jalur Hukum

Foto doc.

Metro Merauke – Setelah sekian lama tak kunjung menemui kejelasan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan terkait ganti rugi tanah seluas 15.000 M2 yang telah dibangun dua gedung sekolah SMPLB dan SMALB Merauke, pemilik tanah Samirudin bakal menempuh jalur hukum menggugat ke Pengadilan Negeri setempat.

Dikatakan Pengacara yang dikuasakan dari pemilik tanah, Petrus Wekan, dengan mengantong bukti kepemilikan yang kuat dan lengkap, jalur hukum ke PN dinilai tepat untuk pembuktiannya.

Baca juga: Akhirnya Palang SMPLB dan SMALB Merauke Dibuka

Pihaknya mengklaim, kliennya merupakan pemilik yang paling berwenang atas tanah yang disengketakan tersebut.

“Bukti kita lengkap. Kita lanjutkan ke Pengadilan Negeri sebagai pembuktiakan kepemilikan hak tanah. Hari ini kita buat gugatannya dan dalam minggu depan akan kita daftarkan ke Pengadilan Negeri,” ujarnya kepada Metro Merauke, Kamis (11/7).

Langkah tersebut dilakukan, kata Petrus Wekan, setelah pemalangan 2 sekolah (SMPLB dan SMALB), Rabu kemarin dibuka pihak sekolah tanpa ada pemberitahuan ke pihaknya.

“Kita sayangkan saat pembukaan palang kita tidak diberitahu. Padahal, saat melakukan proses pemalangan sekolah surat tembusan telah kita berikan ke Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisan dan pihak sekolah,” katanya.

Ia menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Merauke yang dinilai tidak tanggap terhadap persoalan tersebut.

“Yang rancu mengenai lokasi tanah, Dinas Pendidikan seakan menutup mata persoalan ini dan berdalih menjadi ranah provinsi. Kalau untuk sekolah memang ranah provinsi, sedangkan mengenai tanah yang notabene 2 sekolah ini dibangun menumpang di tanah SMA N 2,” terangnya

Diharapkan dengan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri, nantinya sengketa tanah atas dua sekolah dapat dibuktikan kepemilikannya. “Dalam permasalahan ini yang kita lawan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan bukan sekolah,” tandas Wekan. (Nuryani)