Bupati Jayapura Dingatkan Tidak Memecah Adat 

Bupati Jayapura Dingatkan Tidak Memecah Adat 

Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kaway

Metro Merauke – Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Orgenes Kaway meminta bupati Jayapura membatalkan Surat Keputusan (SK) sub-sub adat di wilayah itu, yang diterbitkan sekitar April 2019 lalu.

Ia mengatakan, jika bupati membentuk sub-sub adat akan di tempatkan di mana, karena setiap kampung memiliki struktur adat yang jelas. Mulai dari ondoafi (kepala suku) hingga struktur di bawahnya.

“Sebagai orang yang tahu adat, bupati tidak boleh menghancurkan adat. Kami masyarakat adat sudah mulai bersatu, bupati berupaya mencerai beraikannya,” kata Orgenes Kaway, Rabu (3/07).

Menurutnya, kebijakan tersebut seakan ingin memisahkan hubungan antarmasyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Misalnya antara masyarakat adat di wilayah Sentani Timur dengan Sentani Tengah, atau Sentani Timur dengan Sentani Barat.

“Kalau ada masalah pribadi di kampung atau wilayahnya jangan merusak tatanan adat yang sudah ada sejak zaman para leluhur. Adat ini karunia yang diberikan Tuhan kepada para leluhur yang tetap dilaksanakan hingga kini,” ujarnya.

Ia menyarankan bupati Jayapura tidak menggunakan sistem birokrasi dalam tananan adat. Katanya, jika ingin membuat sub-sub bidang atau sejenisnya, jangan dalam struktur adat tapi di pemerintahan.

“Kalau mau bikin sub-sub itu, bikin di dinas karena adat tidak ada subnya. Jangan pecah belah persatuan dan kesatuan semua ondoafi,” ucapnya.

Orgenes Kaway menyebut, prinsip masyarakat adat Sentani selama ini yakni keluar dari satu rahim ibu yang sama, satu ayah, minum air yang sama yakni air danau Sentani, memiliki bahasa yang sama, dan struktur adat juga sama.

Selain itu sejak dulu adat, pemerintahan, dan agama merupakan tiga bagian yang berdiri sendiri. Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengintervensi tatanan adat, dan adat jangan digiring ke ranah politik.

“Saya pikir kebijakan ini diambil untuk menyenangkan hati masyarakat, menutupi kegagalan program kampung adat oleh bupati dan wakil bupati. Saya harap bupati menarik kembali keputusannya itu, karena selama ini adat tidak mengintervensi pemerintahan” katanya.

Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura tersebut juga tidak ingin karena keberadaan dana Otsus membuat pemerintah kabupaten terkesan mencampuri masalah adat.

Katanya dana Otsus untuk adat sudah ada sejak UU Otsus Papua diberlakukan dan tidak dapat diganggu siapa pun. Dana Otsus kepada adat bertujuan memperkuat lembaga adat dan untuk operasional, sama seperti dana Otsus untuk lembaga keagamaan.

“Dana Otsus itu bukan untuk dibagi-bagi, tapi ketika pemerintah mengakui adat, maka wajib memberikan dana itu. Bupati hanya pengelola. Dana Otsus sudah ada sebelum bupati Jayapura menjabat periode pertama hingga kini periode kedua,” kata Orgenes Kaway. (Arjuna)