Rekomendasi Pencabutan Izin PT PMJ dan Pembuatan Kapal Pengeruk Emas Disampaikan ke Pemprov Papua 

Rekomendasi Pencabutan Izin PT PMJ dan Pembuatan Kapal Pengeruk Emas Disampaikan ke Pemprov Papua 

Anggota DPR Papua, John Gobai (kedua dari kanan) saat bertemu Dinas ESDM Papua

Metro Merauke – Anggota DPR Papua, John NR Gobai menyampaikan terkait adanya rekomendasi Ombudsmen RI untuk pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan lisensi Clean and Clear (C&C) PT Pacific Mining Jaya (PT PMJ), juga aktivitas pembuatan kapal pengeruk emas di Kabupaten Nabire, kepada Sekda Papua, Hery Dosinaen dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Selasa (2/07).

John Gobai mengatakan, Ombudsmen RI belum lama ini merekomendasikan pencabutan IUP dan C&C PT PMJ

yang beroperasi di Musairo, Distrik Maikimi, Kabupaten Nabire karena terdapat maladministrasi.

“Saya juga menyampaikan mengenai pembuatan kapal pengeruk emas untuk aktivitas pertambangan PT Jiachuan di kilometer 102 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire,” kata John Gobai usai bertemu Sekda Papua.

Menurutnya, Sekda Papua menyatakan akan memerintahkan beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Papua untuk mengecek di lapangan, membuat keputusan dan keterangan tertulis tentang kapal keruk itu.

“Saya juga mendesak Pemprov Papua segera membuat pernyataan terkait kapal keruk tersebut dan mempertanyakan apakah perusahan pemilik kapal memiliki izin atau tidak,” ucapnya.

Sementara saat bertemu Dinas ESDM Papua, Gobai meminta agar izin PT PMJ dicabut sesuai rekomendasi Ombudsmen RI, juga mengevaluasi semua izin pertambangan lainnya.

“Harus, karena sudah ada jalan untuk mencabut izin PT PMJ. Dinas ESDM menyatakan dengan adanya rekomendasi Ombudsmen ini maka mereka akan tindaklanjuti. Selama ini mereka ragu karena takut digugat ke pengadilan,” ujar John Gobai.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resort Nabire, AKBP Sonny Nugroho mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan kapal. Polres Nabire telah menyampaikan kepada PT Jichuan untuk tidak mengoperasikan kapal itu sebelum memiliki izin dari Dinas ESDM Papua.

“Kami sudah berupaya melaksanakan tugas kami. Ada instansi lain lebih berwenang yakni Dinas ESDM yang mengemban fungsi pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penindakan hukum kalau ditemukan pelanggaran,” kata AKBP Sonny Nugroho.

Kata Sonny Nugroho, perusahaan pemilik kapal meyakinkan kepolisian tidak akan mengoperasikannya sebelum izin kapal itu lengkap.

“Tugas kami memeriksa dokumen sudah selesai. Kecuali kalau kami biarkan beroperasi, kami bisa bisa disalahkan,” ujarnya. (Arjuna)