Bupati Asmat: Pengelolaan Dana Desa Sesuai Aturan

Bupati Asmat: Pengelolaan Dana Desa Sesuai Aturan

Bupati Asmat, Elisa Kambu ketika melakukan kunjungan kerja di salah satu distrik di Kabupaten Asmat beberapa waktu lalu

Asmat – Bupati Asmat, Papua, Elisa Kambu menegaskan pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Asmat, Papua dimulai pada tahun 2015 dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan Bupati Asmat tersebut untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Mote disejumlah media terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Asmat.

“Dana desa yang diprogramkan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 baru dimulai pelaksanaannya pada 2015, bukan 2014, sebagaimana yang disampaikan Kepala BPMK Papua,” kata Bupati Elisa di Agats, Rabu (26/6).

Dijelaskan bahwa, dana desa di Kabupaten Asmat bersumber dari APBN pada 2015 sebesar Rp62 miliar, 2016 sebesar Rp 140 miliar, 2017 sebesar Rp178 miliar, 2018 sebesar Rp 184 miliar dan 2019 sebesar Rp246 miliar.

Sejalan dengan program pusat, katanya, pemerintah setempat memprogramkan dana desa melalui APBD kabupaten. Pada 2015 dana desa dikucurkan sebesar Rp61 miliar, 2016 sebesar Rp 61 miliar, 2017 sebesar Rp 51 miliar, 2018 sebesar Rp 89 miliar dan 2019 sebesar Rp95 miliar.

“Di Asmat dana desa dari dua sumber, yakni dari APBN dan APBD. Yang dari APBD setiap tahun disusun sesuai format yang ditentukan Kementerian Keuangan dan diatur dalam Peraturan Bupati Asmat,” katanya.

Elisa juga menegaskan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN tidak dipotong oleh Pemkab Asmat untuk pembayaran beras raskin, kegiatan program Bangga Papua dan honor 162 pendamping desa yang direkrut pemerintah setempat.

“Kalau dibilang dianggarkan dari dana desa APBN itu tidak benar. Kita memang anggarkan tapi itu melalui dana desa APBD. Kebijakan itu untuk kepentingan kampung itu sendiri,” tegasnya.

Dijelaskan bahwa penganggaran raskin, Bangga Papua dan honor pendamping lokal bersumber dari dana kampung yang diprogramkan pemerintah setempat. Penganggaran itu sesuai dengan Perbup Asmat No 71 tahun 2017 tentang petunjuk teknis rencana pembangunan jangka menengah kampung dan rencana kerja pemerintah kampung.

“Kebijakan pengadaan raskin itu karena tidak semua warga di kampung mendapat beras. Terkait Bangga Papua, dana itu untuk menunjang transportasi penerima manfaat dari kampung ke bank terdekat guna mengambil dana bantuan mereka. Begitupun dengan gaji pendamping itu kebijakan untuk putra daerah,” katanya.

Selain itu Bupati Elisa juga menyanggah tudingan yang menyatakan bahwa Pemkab Asmat melakukan pemotongan sebesar Rp16 miliar perbulan untuk penganggaran dimaksud.

“Itu tidak benar. Penganggarannya bukan perbulan tapi direncanakan pertahun dan diatur dalam peraturan bupati,” ujar bupati.

Elisa mengatakan administrasi dana desa untuk Kabupaten Asmat dari 2015-2019 sudah mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Yang mana tahapan transfer itu dimulai dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya dari kas umum daerah dipindah bukukan ke rekening kampung. Pencairannya dilakukan oleh Kepala Kampung, bendahara dan didampingi pendamping,”ujarnya.

Orang nomor satu di Asmat itu menambahkan bahwa sebelum memberikan pernyataan ke publik, Kepala BPMK Papua tidak mengkonfirmasi atau mengecek kebenaran ke Pemkab Asmat terkait hal tersebut.

“Sejauh ini belum ada crosscheck atau klarifikasi kebenaran terkait hal itu. Provinsi punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten. Jadi kita harapkan kalau ada hal seperti ini harus ada konfirmasi sebelum disampaikan ke publik begitu,”tandasnya.

Sebelumnya Kepala BPMK Papua, Donatus Mote kepada sejumlah awak media di Jayapura, Selasa (25/6) mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Asmat. Penyimpangan tersebut diduga terjadi sejak 2014.

“Dugaan penyimpangan ini terkuak setelah saya mewawancarai langsung para Kepala Kampung dan tenaga pendamping di pusat. Apa yang terjadi di Asmat ini penyimpangan luar biasa, “ kata Donatus yang dilansir dari KBRN Jayapura.

Ia menambahkan, dana desa di Asmat juga diketahui dipotong untuk membayar beras miskin, kegiatan program Bangga Papua dan honor 162 tenaga pendamping desa yang direkrut oleh Pemkab Asmat.

“Mungkin dananya ke kampung juga, tetapi inikan prosedurnya tidak betul dan tidak semua dana desa diterima oleh masyarakat karena sudah dipotong. Dana desa sekitar Rp16 miliar itu hilang setiap bulan di Kabupaten Asmat,” tandasnya. (Eman R)