Berkas Honorer Pemkot Jayapura Siap Diserahkan ke Presiden

Berkas Honorer Pemkot Jayapura Siap Diserahkan ke Presiden

Yonas Nusy (kiri/kemeja putih) saat bertemu Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya (kanan)

Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy menyatakan Pemerintah Kota Jayapura telah merampungkan verifikasi berkas honorer Kategori Dua (K2) dan honorer umum di semua intansi di lingkungan pemerintahannya.

Kini data honorer di lingkungan Pemkot Jayapura siap dibawah ke Jakarta untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yonas Nusy yang selama ini mewakili DPR Papua dan bersama Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua memperjuangkan pengangkatan tenaga honorer di Papua kepada pemerintah pusat mengatakan, sesuai permintaan staf khusus Presiden, Lenis Kogoya setiap daerah di Papua yang telah merampungkan verifikasi data honorernya, mesti langsung dikirim ke Jakarta agar segera diserahkan ke presiden. Tidak perlu menunggu daerah yang belum merampungkan verifikasi.

“Hari ini (Kamis, 27 Juni), Pemkot Jayapura telah menandatangani surat kepada presiden untuk dokumen honorer di Kota Jayapura. Dokumen itu segera diantar ke Jakarta untuk mendapat persetujuan presiden,” kata Yonas Nusy, Kamis (27/06).

Menurut Nusy, pihaknya telah meminta kepastian pengangkatan melalui jalur khusus untuk 12.400 tenaga honorer K2 dan honorer umum di Papua kepada Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya saat kedua pihak melakukan pertemuan di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Selasa (25/06).

“Kami mendengar langsung dari staf khusus presiden kalau akan menggunakan kewenangan khusus. Artinya ada SK khusus. Caranya bagaimana itulah keberpihakan negara kepada rakyatnya. Entah nanti diakomodir hanya 200 atau 300 tenaga honorer, itu bagian dari perjuangan gubernur yang harus diwujudkan,” ujarnya.

DPR Papua sebagai lembaga politik mengawal apa yang disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe saat bersama MRP, DPR Papua dan bupati se-Papua bertemu Presiden Jokowi membahas sistem pengangkatan calon aparatur sipil negara di Istana Bogor, 25 Oktober 2018.

Upaya itu dinilai sebagai bentuk keberpihakan gubernur Papua kepada masyarakatnya yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer dalam struktur pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota selama bertahun-tahun.

“Kehadiran staf khusus presiden beberapa hari lalu, untuk mengkonformasi jumlah data honorer di Papua. Sebagai lembaga politik, kami harus kawal itu. Kami mesti mengamankan kebijakan gubernur karena menyangkut wibawah beliau di depan publik,” ucapnya. (Arjuna)