Keterlambatan Gaji 300 Guru Kontrak Dipertanyakan

Keterlambatan Gaji 300 Guru Kontrak Dipertanyakan

Suasana hearing di ruang sidang DPRD Merauke, Rabu (26/6)

Metro Merauke – Gaji guru kontrak di Merauke, Papua mengalami keterlambatan. Terhitung sudah 6 bulan berjalan, 300 guru kontrak belum menerima gajinya.

Untuk mendapatkan kepastian akan hak-hak mereka, para guru mengadukan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Rabu (26/6).

Dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua I Hj Al marotus Solikah didampingi Wakil Ketua II, Benny Latumahina juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta dari Inspektorat terlebih dahulu mendengarkan penyampaian permasalahan yang dialami ratusan guru kontrak.

Seperti diutarakan Yeni H, guru SD Inpres Okaba, mengenai keterlambatan penggajian guru sudah berkali-kali mereka pertanyakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Mengapa tenaga bidan dan mantri honornya sudah bisa dibayar, sedangkan kami (guru kontrak) hingga kini belum menerima,” ujarnya.

Akibat dari keterlambatan pembayaran gaji, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ada diantara para guru yang terpaksa harus berhutang. Bahkan pada saat menjelang hari raya, mereka pun tidak memegang uang.

Ungkapan senada juga disampaikan Feronika, guru SD YPPK Boha di Muting mengatakan semangat pengabdiannya untuk bertugas mendidik generasi bangsa di kampung sejak awal telah ia tanamkan.

Sayangnya, tekad mulia para guru di daerah 3 T harus diperhadapkan dengan permasalahan belum dibayarkannya hak-hak mereka selama 6 bulan ini. Mereka berharap ada jalan terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut

“Kita akan berupaya untuk mendapatkan hak kami. Sementara liburan sudah mau berakhir, kebutuhan semakin meningkat juga harus membayar piutang, harapannya lewat pertemuan ini kami mendapat solusi dan kembali ke tempat tugas,” tandasnya.

Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu mengaku prihatin akan nasib para guru. Diketahui gaji guru kontrak terakomodir lewat dana Otsus, namun belum memperoleh kepastian dari Provinsi Papua mengenai pembayarannya.

Terlebih masa tahun ajaran baru dunia pendidikan segera berlangsung, dengan harapan proses pendidikan di daerah ke depan semakin lebih baik dengan teratasinya permasalahan para guru kontrak yang ada.

Untuk itu dirinya berhadap Pemerintah Daerah dapat memberikan solusi yang bisa menjawab permasalahan yang dialami ratusan tenaga guru kontrak di Merauke. (Nuryani)