6 Bulan Gaji Guru Kontrak Telat, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke

6 Bulan Gaji Guru Kontrak Telat, Ini Penjelasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Thiasony Betaubun tengah diwawancarai wartawan

Metro Merauke – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Papua, Thiasony Betaubun menjelaskan, untuk gaji tenaga guru kontrak di Merauke dialokasikan dari dana Otonomi Khusus (Otsus).

Terkendalanya pembayaran gaji 300 tenaga guru kontrak diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dikarenakan belum dibaginya kouta dana Otsus untuk 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Menyusul, lanjutnya, adanya aturan dari Pemerintah Provinsi Papua, mengenai dana Otsus diprioritaskan untuk mendukung kelangsungan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020 yang diselenggarakan di Provinsi Papua.

“Kenapa terlambat, karena ada edaran Gubernur Papua, Otsus belum bisa dibayar. Kalau tidak ada ini (edaran) kita pasti bayarkan seperti sebelumnya. Hal ini sudah kami kooridnasikan ke Bupati, Sekda dan bagian anggaran untuk cari solusi. Jadi, bukan pada kami yang tidak bayarkan hak para guru, tapi memang dana Otsus belum diterima,” terang Betaubun dalam hearing bersama di DPRD Merauke, Rabu (26/6).

Berdasarkan SK Bupati, jumlah tenaga kontrak di Merauke untuk SD sebanyak 246 orang dan SMP 54 orang. Dengan total yang harus dibayarkan gaji selama 6 bulan mencapai Rp12 Milyar lebih.

Dirinya mengaku Dinas Pendidikan tidak memiliki anggaran lebih untuk menalangi pembayaran gaji para guru yang sudah telat untuk dibayarkan hingga saat ini.

Untuk memastikan mengenai dana Ostus tersebut, Kepala BPKAD, Albert Muyak dalam waktu dekat akan ke Provinsi Papua untuk memperjelas dana Otsus dan masih akan dilakukan pembahasan internal Dinas Pendidikan bersama instansi terkait. (Nuryani)

  1. Koordinasi itu di awal bukan sekarang, sebagai pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran saya yakin pejabat2 ini tudak sebodoh kami Masyarakat biasa.

    RKA & DPA itu menjadi dasar pelaksanaan teknis penggunaan keuangan. Masa 6 bulan berlalu tanpa ada solusi yg konkret???

    Balas