Sampaikan Pledoi, Penasehat Hukum Minta Frederikus Gebze Dibebaskan

Sampaikan Pledoi, Penasehat Hukum Minta Frederikus Gebze Dibebaskan

Suasana sidang pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Merauke, Selasa (18/6)

Metro Merauke – Pengadilan Negeri (PN) Merauke, Papua kembali menggelar sidang kasus pidana Pemilu dengan terdakwa Frederikus Gebze, Selasa (18/6).

Pada sidang ke enam beragendakan penyampaian pembelaan atau pledoi, Penasehat Hukum terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Baca juga: Sidang Pidana Pemilu, Bupati Merauke Dituntut Lima Bulan Penjara

Dalam persidangan yang dipimpin Orpa Marthina SH, anggota Natalia Maharani SH M.Hum dan anggota Rizky Yanuar SH, MH, ke dua Penasehat Hukum terdakwa,  Dominggus dan Paskalis Letsoin secara bergantian membacakan pledoi.

Yang mana dalam penyampaian pledoi, penasehat hukum mengatakan terdakwa tidak pernah melakukan tindak perbuatan melawan hukum pejabat Negara dengan sengaja membuat keputusan.

Selain itu, lanjutnya, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Pasal 547 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Terdakwa pada Sabtu (6/4) bukan sedang menjalankan tugas sebagai Bupati Merauke, karena sejak Kamis (4-12/4) sedang melaksanakan cuti kampanye,” ucapnya.

Dari isi pledoi, penasehat hukum meminta majelis hakim untuk berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan diantaranya menyatakan terdakwa Frederikus Gebze tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan baik dakwaan atau tuntutan dari JPU atau setidak-tidaknya terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

“Sehingga berdasarkan Pasal 191 KUHP, terdakwa Frederikus Gebze harus diputus dari seluruh dakwaan. Setidak-tidaknya berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP, terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum.”

Pada sidang tersebut penasehat hukum terdakwa mengatakan, pledoi yang disampaikan pihaknya diharapkan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terdakwa.

Atas pledoi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta waktu dua jam untuk menanggapi pledoi tecara tertulis. Untuk itu, sidang yang berlangsung 1 jam kembali diskors hingga pukul 18.00WIT.

Pada sidang sebelumnya, JPU telah menuntut terdakwa 5 bulan penjara, 10 bulan masa percobaan dan denda Rp 10 juta dengan subsider 15 hari. (Redaksi)