Banjiri Bawaslu Merauke, Ratusan Warga Malind Anim Soalkan Investasi Hingga Masalah Pileg

Banjiri Bawaslu Merauke, Ratusan Warga Malind Anim Soalkan Investasi Hingga Masalah Pileg

Ratusan masyarakat Marind saat melakukan long march ke Kantor Bupati Merauke | LKF

Metro Merauke – Ratusan warga Malind Anim dari empat golongan adat, Mayo, Imo, Sosom dan Esam, di Kabupaten Merauke, Papua, membanjiri Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (3/6) siang. Selain berbicara investasi dan rusaknya hutan, warga juga menyinggung persoalan politik saat Pemilihan Umum Serentak 17 April 2019 lalu.

Yohan Lamis Mahuze, salah satu tokoh muda Malind mengatakan, akibat masuknya transmigrasi di Bumi Anim Ha, penduduk asli kini mulai terusik.  “Sekarang lebih parah lagi, ketika investasi. Dimana semua hutan telah menjadi milik orang lain,” ujarnya.

Menurut dia, orang Marind di dalam kota Merauke, bahkan telah termarginalkan akibat pembangunan dan kemajuan besar besaran. “Kami duluan sebelum orang lain.  Namun sekarang, orang Marind mulai (terganggu) secara perlahan-lahan,” tandasnya.

Yohan menambahkan, dalam bidang politik pun, posisi orang Marind tidak membaik. Pada periode 2004-2009, hanya 11 kursi ditempati orang Marind di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merauke. Periode berikut 2009-2014, jumlahnya malah minus menjadi 9. Tahun 2014-2019, tujuh kursi. Dan pada 2019-2024, berkurang tiga kursi.

“Bagaimana orang Marind bisa membangun serta menyuarakan berbagai persoalan di lembaga DPRD Merauke, kalau keterwakilan di legislatif terus mengalami penurunan. Kami menuntut diberikan ruang seluas-luasnya sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus,” tegasnya.

Usai menyampaikan aspirasi, warga kemudian melakukan long march dengan berjalan kaki menuju kantor bupati.

Di jejaring sosial hari ini, warganet menulis pula bahasan atas aksi Senin siang. “Topik utama dari gelar tikar adat hari ini adalah, meminta kepada Presiden agar mengeluarkan Instruksi Presiden terkait kursi penunjukan atau afirmasi dan Peraturan Daerah Khusus tentang Bupati dan Wakil Bupati Orang Asli Papua,” sebut netizen, Alluygebze Petrus.

Gelar ‘Tikar Adat’ adalah budaya Malind Anim di Selatan Papua yang dianggap sakral. Setiap keputusan diambil saat tradisi ini dilangsungkan, begitu penting dan dihargai.

Sebelumnya, Bupati Merauke Frederikus Gebze mengusulkan dilakukannya ‘Tikar Adat’ sebagai pilihan pasca Pemilu Serentak yang tidak adil.

“Rapat tikar adat Papua ini untuk membuat rekomendasi yang nantinya akan diusulkan ke presiden agar menambah kuota anggota perwakilan rakyat. Kami di Kabupaten Merauke siap untuk menggagas dan membiayai kursi 15 orang ini sambil menunggu anggaran dana otonomi khusus (otsus),” kata Frederikus di Kota Jayapura, pada pertengahan Mei.

Frederikus berharap, melalui rapat tikar adat, Presiden dapat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) perihal keberpihakan representatif terhadap OAP untuk duduk di kursi legislatif. (redaksi)

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/06/03/investasi-masuk-hutan-orang-marind-telah-jadi-milik-orang-lain/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz