Dinyatakan Lengkap, Penyerahan berkas ke Kejari Merauke Tanpa Kehadiran Tersangka FG

Dinyatakan Lengkap, Penyerahan berkas ke Kejari Merauke Tanpa Kehadiran Tersangka FG

Komisioner Bawaslu Merauke berikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan | LKF

Metro Merauke –  Berkas kasus pelanggaran pemilu oleh Bupati Merauke, FG telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dari unsur  kepolisian. Dengan demikian, baik berita acara pemeriksaan (BAP), barang bukti berupa video maupun tersangka dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke.

Untuk diketahui, kasus tersebut mencuat setelah Bupati Merauke, FG memberikan himbauan kepada masyarakat menjelang pemilihan umum (pemilu) tanggal 17 April 2019 lalu agar tak memilih calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra, Steven Abraham.

Himbauan dan seruan tersebut disampaikan Bupati Merauke ketika menggelar jumpa pers yang dihadiri sejumlah wartawan media cetak maupun elektronik beberapa waktu lalu.

Sementara dalam keterangan pers di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Merauke Rabu (29/5), Ketua Bawaslu, Oktovina Amtop didampingi tiga anggotanya yakni Agustinus Mahuze, B. Tukido dan Felix Tethool mengatakan, berkas tersangka Bupati Merauke, FG telah dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan demikian, diserahkan ke  kejaksaan.

Menurut Agustinus Mahuze, penanganan kasus caleg DPR RI, Steven Abraham sudah sampai tahap final. “Hari ini telah dilimpahkan oleh Gakumdu dari unsur kepolisian kepada  Kejaksaan Negeri Merauke,” ungkapnya.

Selain berkas diserahkan, lanjut Agustinus, juga barang bukti. “Memang saat penyerahan kepada kejaksaan, Bupati Merauke telah diundang untuk datang. Hanya karena berbagai kesibukan, sehingga tak hadir,” katanya.

Meski demikian, jelas dia, penyerahan tetap dilangsungkan.  Dalam Perbawaslu Nomor 31 pasal 28 ayat 2 dikatakan, tanpa kehadiran tersangka, berkas maupun barang bukti dapat diserahkan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kami di sentra Gakumdu baik dari Bawaslu, kepolisan maupun kejaksaan, sudah berupaya melakukan koordinasi agar tersangka hadir. Namun setelah ditunggu dari pagi hingga sore tak datang, makanya berkas tetap dilimpahkan. Karena sudah dinyatakan lengkap,” katanya.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Merauke, B. Tukidjo menambahkan, pasal yang digunakan dalam dugaan kasus pelanggaran tindak pidana pemilu oleh FG adalah  pasal  547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (LKF/Nuryani)