KPU Intan Jaya Hadapi Elite Politik dan Caleg, Dipusingkan Ulah PPD

KPU Intan Jaya Hadapi Elite Politik dan Caleg, Dipusingkan Ulah PPD

Ketua KPU Intan Jaya, Krismas Bagau

Metro Merauke – KPU Intan Jaya, Papua menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di kabupaten itu. Selain dari oknum elite-elite dan calon legistaif (caleg) yang berupaya merebut suara, juga dipusingkan ulah oknum-oknum Panitia Penyelenggara Distrik (PPD).

“Elite politik ingin merebut suara. Ada juga oknum caleg yang minta pengalihan suara caleg lain, tapi kami tolak,” kata Ketua KPU Intan Jaya, Krismas Bagau, Senin (20/05).

Sejak awal menurutnya, KPU dan Badan Pengawas Pemilu Intan Jaya bertekad melaksanakan Pemilu damai, jujur dan adil demi menghindari konflik di masyarakat. Kedua pihak berkomitmen tidak akan mengubah perolehan suara peserta Pemilu 2019.

Namun oknum-oknum PPD justru berulah. Ada di antaranya yang tidak melakukan rekapitulasi tingkat distrik di wilayah itu. Perolehan suara yang telah dirakapitulasi di Tempat Pemungutan Suara, dibawa PPD ke Kabupaten Nabire dan Timika.

“Mereka (oknum PPD) membawa lari suara ke kabupaten lain. Kami harus menjemput atau mencari sejumlah oknum PPD itu. PPD ini direkrut oleh komisioner KPU sebelumnya. Kami KPU yang sekarang ini baru bekerja dua bulan lebih,” ujarnya.

Untuk menghidari tekanan dari berbagai pihak berkepentingan dan faktor lain, KPU Intan Jaya kata Krismas Bagau terpaksa berpindah-pindah lokasi ketika melakukan rekapitulasi tingga kabupaten, dengan dikawal Bawaslu dan aparat keamanan. Mulai dari Kabupaten Nabire hingga Kota Jayapura.

“Saat di Nabire masih ada caleg yang mendesak kami mengubah perolehan suara, sehingga kami melakukan rekapitulasi suara di Jayapura hingga selesai,” ucapnya.

Ketua Bawaslu Intan Jaya, Yunus Abugau membenarkan adanya oknum PPD di kabupaten itu yang diduga melakukan pelanggaran administrasi hingga pidana.

Namun katanya, Bawaslu Intan Jaya tidak dapat berbuat banyak. Sulitnya akses yang disebabkan faktor geografis membuat pengawasan Bawaslu tidak maksimal.

“Kami hanya dapat merekomendasikan kepada KPU, memperbaikan ketika ada pelanggaran administrasi dari tingkat PPD. Namun ketika terjadi dugaan pelanggaran pidana oleh oknum di PPD, kami tidak dapat berbuat banyak,” kata Yunus Abugau.

Bawaslu Intan Jaya pernah memanggil oknum-oknum PPD yang diduga melakukan pelanggaran untuk diklarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir hingga batas waktu yang ditentukan. (Arjuna P)