Tim Dari Pemerintah dan LMA Merauke Konsultasi ke DPRP

Tim Dari Pemerintah dan LMA Merauke Konsultasi ke DPRP

Tokoh Masyarakat Marind saat di DPRD Merauke | LKF

Metro Merauke – Sebanyak 10 orang utusan baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) telah berangkat ke Jayapura untuk berkonsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), terkait usulan penambahan 10 kursi DPRD Merauke melalui jalur penunjukan.

Salah seorang Tokoh Marind-Buti, Hendrikus Hengky Ndiken kepada Metro Merauke Rabu (15/5) menjelaskan, sepuluh orang itu terdiri dari lima utusan  pemerintah dan lima lain utusan LMA . Mereka sudah berangkat beberapa hari lalu menemui DPRP. “Saya belum mendapatkan laporan hasil konsultasi yang dilakukan,” katanya.

Konsultasi itu, menurut dia, berkaitan dengan regulasi pengangkatan 10 anggota asli Marind melalui jalur penunjukan. “Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Nanti akan saya informasikan lagi,” ujarnya.

Dijelaskan, apa yang diperjuangkan ini semata-mata karena dalam pemilu legislatif tanggal 17 April 2019 lalu, jumlah orang Marind yang lolos ke Brawijaya, sangat minim. “Jadi solusi paling tepat adalah penambahan kursi di lembaga DPRD Merauke melalui jalur penunjukan,” pintanya.

Sementara dalam rapat DPRD Merauke kemarin, sempat dibahas bersama usulan pengangkatan 10 kursi tersebut. Pada prinsipnya, dewan mendukung inisiatif  Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

“Saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati Merauke, sudah tepat dan wajib untuk diperjuangkan oleh kita yang ada di DPRD. Karena jumlah orang Marind di lembaga legislatif sangat minim,” tegas Moses Kaibu, salah seorang anggota dewan. (LKF)

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/05/15/tim-dari-pemerintah-dan-lma-merauke-konsultasi-ke-dprp/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz