DPRD Merauke Berjuang Untuk Penambahan 10 Kursi Bagi Orang Marind

DPRD Merauke Berjuang Untuk Penambahan 10 Kursi Bagi Orang Marind

Pembahasan tambahan 10 kursi  oleh anggota DPRD Merauke | LKF

Metro Merauke – Salah satu agenda yang dibicarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke dalam pertemuan tadi pagi adalah usulan penambahan 10 kursi yang dikhususkan bagi orang Marind melalui jalur penunjukan.

“Saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati Merauke, Frederikus Gebze untuk penambahan 10 kursi  bagi orang Marind, sangat tepat. Karena kenyataan bahwa dari pelaksanaan pemilu tanggal 17 April lalu, hanya ada 3-4 orang Marind bisa meraih suara terbanyak dan berhak ke Brawijaya,” ungkap anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu dalam peremuan Selasa (14/5).

Moses mengharapkan dukungan dari 30 anggota DPRD agar perjuangan untuk penambahan 10 kursi dari jalur penunjukan, dapat direalisasikan setelah melakukan konsultasi ke provinsi sampai pusat.

Anggota DPRD Merauke lainnya, Heribertus Silubun menjelaskan, gagasan   penambahan kuota khusus disampaikan Ketua Partai Demokrat, Jefri Kaunang saat pertemuan bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze di Gedung Negara beberapa waktu lalu.

“Jauh-jauh hari juga kami dari PDI-Perjuangan telah menyampaikan bahwa porsi sesungguhnya yang bisa diberikan kepada orang Marind untuk menuju ke DPRD Merauke adalah melalui jalur penunjukan,” ujarnya.

Dalam pertemuan bersama itu, katanya, Bupati Merauke menjanjikan  menyiapkan konsep dalam bentuk tertulis dan akan disampaikan ke DPRD dalam tiga hari. Hanya saja, mungkin belum ditindaklanjuti. Karena suratnya belum masuk di pimpinan dewan.

Dijelaskan, konsep penunjukan ini hanya berlaku di Papua, karena amanat otonomi khusus  (otsus). “Saya minta kita konsen  menindaklanjuti. Hanya saja setelah pelantikan anggota DPRD Merauke yang baru,” pintanya.

Lebih lanjut Heribertus mengatakan, bisa saja dibentuk panitia khusus (pansus). Namun perlu dilakukan pembagian tugas. Misalnya  Pansus A bertemu MRP, Pansus B dengan DPRP dan Pansus C bertemu Biro Hukum Setda Provinsi Papua. (LKF)