Masyarakat Mamteng Boikot Pemilu Jika KPU RI Paksakan Kehendak

Masyarakat Mamteng Boikot Pemilu Jika KPU RI Paksakan Kehendak

Lintas Suara Memberamo Tengah Bersatu saat berunjukrasa di depan kantor KPU Papua 

Metro Merauke – Puluhan perwakilan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta intelektual dan tergabung dalam Lintas Suara Mamberamo Tengah Bersatu menyatakan masyarakat di kabupaten itu mengancam akan memboikot pelaksanaan Pemilu 2019, 17 April 2019.

Pernyataan itu disampaikan kepada komisioner KPU Papua saat aksi unjukrasa di kantor KPU Papua, Senin (01/04).

Salah satu calon anggota KPU Mamteng yang lolos 10 besar, Nius Jikwa mengatakan ancaman itu akan diwujudkan jika KPU RI memaksakan kehendak melakukan uji kepatutan dan kelayan ulang terhadap calon komisioner KPU Mamteng seperti yang dalam Surat Keputusan (SK) KPU RI nomor 561/PP.06.SD.05/KPU/III/2019.

Para calon komisioner KPU Mamteng yang lolos 10 besar telah mengikuti seleksi dan ditetapkan berdasarkan SK KPU RI sebelumnya, nomor. 363/PP.06-SD/05/KPU/III/2019.

Namun KPU RI mengeluarkan SK nomor 561 yang memerintah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan ulang.

“Kami minta KPU RI segera menetapkan lima dari 10 besar calon anggota KPU yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan SK 363 untuk dilantik,” kata Nius Jikwa.

Pihaknya mempertanyakan alasan KPU RI mengeluarkan SK 561. Katanya, jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang dijadikan alasan, pada 25 Maret 2019 lalu pihaknya sudah mengirim berkas kasasi terhadap putusan pengadilan itu ke Mahkamah Agung (MA).

“Mestinya, KPU RI tidak mengeluarkan SK 561 lantaran proses kasasi masih berlangsung,” ujarnya.

Pengunjukrasa mendesak KPU Papua segera berkoordinasi dengan KPU RI untuk secepatnya menetapkan dan melantik lima dari 10 orang calon anggota KPU Mamteng yang telah lolos seleksi, agar proses Pemilu di kabupaten itu berjalan aman, tanpa ada konflik.

“Kami mempertanyakan alasan KPU RI mengganti lima dari 10 orang yang telah lolos seleksi, dengan pihak yang tidak mengikuti seleksi. Kami menduga bupati ikut bermain dalam proses ini,” ucapnya.

Calon komisioner KPU Mamteng lainnya, Wim Williams Wanimbo mengatakan hal yang sama. Katanya, setelah pihaknya mengirim berkas kasasi ke MA, 25 Maret 2019, pada 28 Maret 2019, KPU RI menerbitkan SK nomor 561.

Padahal Sesuai aturan hukum mestinya 14 hari setelah dilakukan kasasi barulah KPU RI dapat mengambil langkah. Untuk itu, KPU RI mesti meninjau kembali SK 561 itu, bukan memerintahkan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.

“Jika KPU RI tidak mengindahkan tuntutan masyarakat, kami akan mengadukan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP),” kata Wim Wanimbo.

Ia khawatir jika SK KPU RI nomor 561 tetap dilaksanakan, akan menimbulkan masalah baru di masyarakat Mamteng.

“Kami menduga ada permainan uang. Kalau terjadi masalah di Mamteng, aparat keamanan cari bupati jangan salahkan rakyat kami,” ucapnya.

KPU Papua juga diingatkan tidak ikut-ikutan melakukan uji kelayakan ulang, namun berkoordinasi dengan KPU RI mengakomodir hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan, 10 Maret 2019 di Kota Jayapura.

Komisioner KPU Papua, Melkianus Kambu dan

Zufri Abubakar yang menemui pengunjukrasa menilai wajar jika para calon komisioner KPU Mambra dan masyarakat kecewa.

Seleksi calon anggota KPU Mambra telah melalui proses panjang. Namun saat penetapan 10 besar ada pihak yang melakukan gugatan ke pengadilan hingga berujung kasasi ke MA. Padahal KPU Papua juga berharap, komisioner KPU Mamteng segera dilantik.

“Kami juga dilematis, akan melaksanakan aturan atau mendengar aspirasi. Kami akan sampaikan ini kepada pimpinan karena proses hukum masih berlangsung,” kata Melkianus Kambu.

KPU Papua katanya, hanya melaksanakan tugas dari lembaga setingkat di atasnya, tidak mungkin memutuskan sendiri. Mesti berkoordinasi dengan KPU RI.

“Saat kami terima surat dari KPU RI, kami juga ini bagaimana. Proses hukum masih berlangsung kenapa sudah ada surat itu. Kami akan plenokan aspirasi ini dan menyampaikannya kepada pimpinan,” ucapnya. (Arjuna/Redaksi) 

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/04/01/masyarakat-mamteng-boikot-pemilu-jika-kpu-ri-paksakan-kehendak/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz