Kuota Minyak Tanah Dikurangi, Lisbet Menduga Ada Permainan

Kuota Minyak Tanah Dikurangi, Lisbet Menduga Ada Permainan

Lisbet Bleskadit (kanan) saat bertemu anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusy

Metro Jayapura – Seorang agen minyak tanah di Kabupaten Mimika, Papua, Lisbeth Bleskadit menduga ada oknum-oknum pegawai Pertamina Jayapura yang bermain sehingga kuota minyak tanah untuknya berkurang sejak 2015 lalu.

Sejak menjadi agen minyak tanah pada 2012 lalu, BP Migas menetapkan kuota 210 kiloliter (KL) untuk Lisbeth setiap bulannya. Namun pada 2015, Pertamina mengurangi kuota itu hingga tersisa 140 KL.

Lisbeth menyebut, pengurangan kuota dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepadanya. Saat ia bertemu pihak Pertamina Jayapura, beberapa hari lalu, Lisbeth diminta mengurus rekomendasi ke bupati dan berbagai persyaratan lainnya yang dinilai tak masuk akal.

“Saya bukan minta penambahan, tapi kuota saya yang sejak pertama saya menjadi agen 2012 lalu yaitu sebanyak 210 KL sesuai kontrak dari BP Migas harus dikembalikan,” kata Lisbeth Bleskadit.

Oknum pegawai Pertamina Jayapura berinisial FW dan AF diduga Lisbeth bermain dengan agen minyak tanah tertentu di Mimika.

“Kedua orang harus dipindahkan dari Papua. Mereka ini yang saya duga bermain sehingga kuota saya berkurang. Padahal keduanya baru tiga bulan tugas di Papua,” ucapnya.

Lisbeth juga menganggap Pertamina tidak menghargai surat gubernur tahun 2016 tentang APMS terapung untuk nelayan, karena sampai sekarang APMS itu belum ada.

Ia juga menolak jika ada pihak yang menyebutnya selama ini banyak merugikan pemilik pangkalan minyak tanah di Mimika. Tersendatnya pasokan minyak tanah darinya ke pangkalan beberapa waktu lalu disebabkan pengurangan kuota minyak miliknya.

“Saya sudah kembalikan uang yang mereka bilang Rp 800 juta itu. Setelah itu kerjasama dengan semua pangkalan minyak tanah itu saya putus semua. Sudah tidak ada masalah,” ucapnya.

Selain itu katanya, jika ada pemilik pangkalan baru minyak tanah di Mimika yang mengeluh belum mendapat pasokan minyak dari Lisbet padahal sudah membayar uang adminsitrasi dan harga minyak, hal itu sebabkan karena masih dalam proses.

“Mereka belum tandangan kontrak. Kontraknya masih saya pegang. Saya tandangan kontak dulu baru pangkalan jalan. Saya masih di Jayapura, setelah kembali ke Timika saya tandangan kontrak barulah pangkalan jalan,” ujarnya.

Lisbeth mengatakan, di Timika terlalu banyak pihak bermain. Misalnya perizinan yang sudah satu pintu, namun tapi Disperindag masih ikut campur.

“Karena kuota saya dipotong-potong, saat audit BPK jadi temuan. Saya dijebak, dan saya disuruh bayar 390 juta,” katanya.

Dalam data agen minyak tanah di BP Migas menurut Lisbeth, ia berada pada urutan pertama dan menjadi satu-satunya perempuan asli Papua yang menekuni bisnis itu. Sedangkan untuk agen minyak tanah wilayah Maluku-Papua, Lisbet berada pada urutan ke-89.

“Saat kami bertemu Pertaminan, kami diputar-putar. Harus lengkapi dokumen agar kuota minyak saya dikembalikan dan saya bilang kami siap lengkapi saat kembali ke Mimika,” katanya.

Karena merasa tidak mendapat keadilan di tanahnya sendiri, Lisbeth yang merupakan pemilik CV FAFI itu mengadu ke anggota Komisi I  DPR Papua, Yonas Nusy, Senin (1/4/2019), dengan harapan DPR Papua dapat membantu agar kuota minyak tanahnya yang telah ditetapkan BP Migas dalam kontrak sebanyak 240 KL dikembalikan.

Menanggapi pengaduan Libesth tersebut, Yonas Nusy meminta Pertamina mengembalikan kuota minyak tanah untuk Lisbeth seperti semula, karena agen itu melayani 12 distrik di Mimika.

“Kami meminta Pertamina tidak sepihak memangkas kuota kepada agen, jika memang memiliki niat baik membina orang asli Papua dalam pengembangan ekonomi,” kata Nusy.

Ia tidak ingin hal-hal seperti itu dialami pelaku ekonomi asli Papua yang ingin dalam berbagai bidang usaha.

“Kami akan terus mengawal masalah ini sampai ada kejelasan,” ucapnya.

Unit Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku-Papua, Brasto Galih Nugroho ketika dikonfirmasi mengatakan, agen tersebut mendapatkan pembinaan dari Pertamina sesuai kontrak pengelolaan keagenan antara mitra dan Pertamina, di antaranya adalah pemotongan alokasi.

Sebelum melakukan pengurangan kuota minyak tanah menurut Brasto, terlebih dahulu Pertamina menyampaikannya ke agen tersebut.

“Pasti. Kalau sanksi pembinaan, tentu gak perlu persetujuan agen sesuai kontrak pertamina dan agen,” kata Brasto via pesan singkatnya.

Namun pernyataan Brasto itu dibantah Lisbeth. Ia mengatakan bagaimana mungkin ia disebut dalam pembinaan, padahal sudah tujuh tahun menjadi agen minyak tanah.

“Mereka hanya alasan. Hanya cari-cari kesalahan saya. Pertamina bermain kuota dengan agen lain. Setiap orang Pertamina turun ke Timika hanya bertemu agen tertentu,” ucap Lisbeth. (Arjuna/Redaksi) 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/04/01/kuota-minyak-tanah-dikurangi-lisbet-menduga-ada-permainan/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz