Pemerintah RI Jangan Setengah Hati Melaksanakan Otsus Papua 

Pemerintah RI Jangan Setengah Hati Melaksanakan Otsus Papua 

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusy

Metro Merauke – Sudah 17 tahun Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua diberlakukan di provinsi paling Timur Indonesia. Namun hingga kini Pemerintah Republik Indonesia (RI) dinilai masih setengah hati melaksanakan UU itu.

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusy mengatakan, ada berbagai regulasi lain yang diberlakukan Pemerintah Indonesia di Papua, termasuk UU sektoral, sehingga melemahkan posisi UU Otsus.

“Kami meminta presiden sepenuhnya melaksanakan UU Otsus Papua, karena akibat bentrok regulasi menyebabkan pelayanan publik di Papua tidak maksimal,” kata Yonas Nusy, Minggu (31/03).

Ia mencontohkan, dalam hal penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pasal 27 UU Otsus memberikan ruang kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan perekrutan dan menentukan kuota sesuai kebutuhan di daerah.

Namun selama ini semua kewenangan penerimaan CASN masih diatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

“Situasi seperti inilah yang dapat bermuara pada ketidak percayaan rakyat pada negara,” ucapnya.

Hingga kini katanya, masih ada berbagai amanat pasal dalam UU Otsus yang belum dilaksanakan lantaran tidak disertai Peraturan Pemerintah (PP). Selain 14 kursi pengangkatan di DPR Papua, salah satu amanat UU Otsus yang baru dapat direalisasikan adalah pasal 5 tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pembentukan lembaga kultur itu dapat direlaisasikan setelah terbitnya PP nomor 54 tahun 2004

“Kondisi ini tidak memberikan kekuatan kepada UU Otsus termasuk dalam bidang sektoral misalnya kehutanan, pertambang serta kebijakan dalam pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Selain itu pengelolaan dana Otsus Papua menurutnya, juga perlu didukung regulasi dari pemerintah pusat untuk memperkuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian dana Otsus.

Saat para anggota DPR Papua melakukan reses, masyarakat mengaspirasikan supaya dana Otsus langsung ke rakyat agar dapat dimanfaatkan membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami minta kepada presiden, jangan memberikan kewenanan Otsus setengah hati, harus sepenuhnya. Jangan meragukan gubernur, bupati/wali kota dan anggota DPR Papua,” ujarnya.

Nasib Honorer Butuh Intervensi Presiden 

Yonas Nusy juga mengatakan, penentuan nasib tenaga honorer di Papua untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (CASN) mesti ada intervensi presiden. Intervensi dinilai perlu karena ada di antara honorer di Papua yang telah mengabdi hingga puluhan tahun, namun belum mendapat jaminan akan diangkat menjadi ASN.

Menurutnya, presiden perlu menginstruksikan Kemenpan RB, agar honorer di Papua yang telah puluhan tahun mengabdi baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dapat diangkat sebagai ASN tanpa haris mengikuti tes (seleksi CASN).

“Kami harap presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau ada Peraturan Menteri (Permen) sebagai legalitasi hukum untuk memastikan nasib honorer,” katanya.

Pertemuan DPR Papua dengan Para Honorer, Awal Pekan Lalu

Mestinya kata Nusy, Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota diberi kewenangan penuh oleh pemerintah pusat dalam penerimaan CASN, karena pemerintah daerah yang lebih tahu kebutuhan pegawai di daerah.

“Selain itu, nantinya gaji para ASN itu dibayar menggunakan APBD daerah, bukan APBN,” ucapnya.

Perubahan Nama Stadion Papua Bangkit

Tidak hanya menyuarakan pelaksanaan UU Otsus oleh pemerintah pusat yang dianggap setengah hati dan perlunya intervensi presiden untuk memastikan nasib honorer di Papua.

Nusy juga menyatakan, komisinya mengusulkan agar Stadion Papua Bangkit, stadion utama pelaksanaan PON XX di Papua pada 2020, yang kini dalam proses pembangunan dan diperkirakan rampung tahun ini, namanya diubah menjadi Stadion Lukas Enembe.

Stadion Papua Bangkit yang Dibangun di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura

“Kami Komisi I telah mengusulkannya dalam paripurna DPR Papua beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Stadion yang dibangun di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura itu dinilai tepat diberi nama Stadion Lukas Enembe lantaran perjuangan gubernur Papua itulah, sehingga Papua menjadi tuan rumah PON XX dan stadion setara Gelora Bung Karno Jakarta tersebut dapat dibangun di provinsi paling Timur Indonesia.

“Ini sebagai penghargaan terhadap gubernur Papua yang mampu membangun stadion bertaraf internasional di Papua,” katanya.

Sejak memimpin Papua, 2013 lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe dan wakilnya, Klemen Tinal disebut telah membangun dua bangunan megah di Papua yakni Gedung Negara (rumah jabatan gubernur) dan Stadion Papua Bangkit. (Arjuna/Redaksi) 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/03/31/pemerintah-ri-jangan-setengah-hati-melaksanakan-otsus-papua/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz