Presiden dan Politik Saling Negasi

Presiden dan Politik Saling Negasi

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme | KOMPAS/GARRY LOTULUNG

Oleh: Johar Arief

Presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam sebuah surat yang dibacakan oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, Kamis (28/2), menilai Pilpres 2019 sebagai ajang pilpres paling keras sejak reformasi. Penilaian SBY ini didasarkan polarisasi masyarakat yang sangat tajam, lebih tajam dibandingkan pilpres-pilpres sebelumnya.

“Pemilu memang keras. Tapi tak sepatutnya menimbulkan perpecahan dan disintegrasi. Diperlukan tanggung jawab dan jiwa besar kita semua. Utamanya para elite dan pemimpin bangsa,” kata SBY.

Pilpres 2019, begitu pula Pilpres 2014, membuat masyarakat terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo. “Perang” antarpendukung terjadi di berbagai media sosial, menguras energi dan tenaga. Perang pendukung tak lagi sehat karena sudah melupakan akal sehat, dan tak jarang hingga memutus silaturahmi.

Panasnya suhu politik yang melahirkan polarisasi tajam di masyarakat tak bisa dipungkiri sebagai akibat dari tindakan para elite politik. Dari cara berkampanye yang dilakukan, khususnya narasi-narasi kampanye yang dibangun, tampak bahwa para elite seakan memaknai politik kontestasi pilpres sebagai ajang perang untuk menjatuhkan dan menegasikan (meniadakan) kubu lawan demi kepentingan pragmatis merebut kekuasaan.

Padahal, pilpres sejatinya merupakan ajang (atau diistilahkan ‘pesta’) demokrasi yang menjunjung nilai kompetisi dan saling menghormati. Di satu sisi kompetisi atas ide dan gagasan guna mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik, di sisi lain menjaga martabat masing-masing dengan saling menghormati.

Pemaknaan politik pilpres oleh para elite tersebut setidaknya tercermin dari strategi, atau setidaknya diksi, yang diadopsi. Istilah “Perang Total”, misalnya, digunakan oleh TKN Jokowi-Ma’ruf untuk merebut kemenangan dalam persentase optimal.

“Totalitas jadi hal yang kita dengungkan,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, seperti dikutip. Politik negasi dalam pilpres dan tajamnya polarisasi masyarakat yang ditimbulkan akan dibahas pada panggung Satu Meja The Forum yang ditayangkan secara langsung di Kompas TV, Rabu (6/3).

Memaknai pesta demokrasi
Di Indonesia, istilah “pesta demokrasi” telah melekat atau dipertukarkan dengan “Pemilu” di berbagai tingkatannya, mulai dari pilkada, pileg, hingga pilpres.

Pengertian pesta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada perayaan dan bersuka ria. Pesta selayaknya disambut dengan suka ria, bukan sebaliknya dengan perasaan mencekam dan menegangkan.

Istilah “pesta demokrasi” diperkenalkan Presiden Soeharto. Presiden RI kedua tersebut menyematkan julukan itu saat berpidato di pembukaan Rapat Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia di Jakarta, Senin 23 Februari 1981.

“Pemilu harus dirasakan sebagai pesta poranya demokrasi, sebagai penggunaan hak demokrasi yang bertanggung jawab dan sama sekali tidak berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan mencekam,” kata Soeharto. Pemilu di Indonesia yang pertama kali dijuluki “pesta demokrasi” adalah Pemilu 1982.

Ironis memang. Pesan demokrasi yang disampaikan oleh penguasa orba yang dicap sebagai diktator ini terasa sangat relevan kini. Pilpres yang seharusnya menjadi pesta demokrasi yang dirayakan dengan suka ria seakan berubah menjadi siklus mencekam dan menegangkan lima tahunan karena politik adu domba para elite yang membuat masyarakat terpolarisasi.

Tantangan rekonsiliasi
Tantangan terbesar bagi seorang presiden terpilih sejatinya bukan lah mewujudkan janji-janji kampanye, melainkan merangkul seluruh rakyat untuk bergerak seiring seirama dalam mewujudkan visi kampanye presiden terpilih. Banyak pemimpin dunia yang gagal melakukannya. Di Indonesia, masyarakat yang terbelah sejak Pilpres 2014 seakan terus berlangsung hingga Pilpres 2019. Polarisasi tersebut bahkan semakin tajam pada Pilpres 2019 ini seperti diungkapkan oleh SBY.

Bagaimana mewujudkan rekonsiliasi pada masyarakat yang terpolarisasi akan dibahas mendalam pada panggung Satu Meja The Forum, Rabu malam ini. Siapa pun presiden terpilih nanti, semoga benar-benar seorang negarawan yang mampu mengatasi tantangan ini. Dan semoga pilpres berikutnya benar-benar menjadi ajang pesta demokrasi. (Penulis adalah Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV)

Sumber: Kompas Kolom