Pemilu, “Perselingkuhan” dan Independensi Jurnalis

Pemilu, “Perselingkuhan” dan Independensi Jurnalis

Suasana Workshop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu, 27 Februari 2019

Metro Merauke – Tujuh Belas April 2019, rakyat Indonesia akan menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan. Presiden, wakil presiden, anggota DPRD kabupaten (kota), provinsi, DPR RI, dan DPD.

Semua pihak berharap Pemilu kali ini benar-benar demokratis, menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat berkualitas. Peran jurnalis begitu penting untuk mewujudkan harapan itu.

Pers yang merupakan pilar keempat demokrasi dituntut menjaga indepensinya. Dalam pemberitaan, jurnalis mesti berpegang pada kode etik jurnalistik dan kepentingan masyarakat.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Jimmy Silalahi mengatakan jurnalis (redaksi perusahaan pers) penting memperhatikan berbagai hal dalam pemberitaan maupun saat memuat kampanye Pemilu di media, di antaranya menganut prinsip netral, adil dan berimbang.

Dalam penawaran iklan mesti mematuhi alokasi waktu, frekuensi, durasi, jumlah halaman atau kolom. Kampanye Pemilu di media juga dilarang memuat SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Pers harus lebih mengedepankan aspek edukasi Pemilu ke masyarakat, terkait waktu pelaksanaan serta tata cara, hak pemilih dan lainnya.

Namun, pengalaman 2018, saat pilkada serentak di seluruh Indonesia, ada oknum jurnalis mengabaikan independensi. Mengkhinati kepercayaan publik atau oleh Jimmy disebut “berselingkuh”.

Perselingkuhan itu menurutnya, terjadi antara para oknum jurnalis dengan partai politik (parpol) atau politikus.

“Perselingkuhan antara jurnalis dengan politikus atau parpol melibatkan uang, mengorbankan independensi media,” kata Jimmy saat Workshop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu, 27 Februari 2019.

Berbagai cara digunakan oknum-oknum jurnalis mengemas kampanye parpol (politikus) dalam bentuk news terselubung. Misalnya melalui segmen program berita, kolom berita, talkshow di media cetak, elektronik, maupun media online untuk menghindari dugaan pelanggaran batasaan pemberitaan (iklan) kampanye seperti yang diatur Peraturan KPU (PKPU).

“Bagaimana mungkin publik akan mempercayai indendensi seorang jurnalis jika sudah seperti itu. Kalau jurnalis tidak dapat menjaga independensinya, hanya ada satu pilihan pergi sana (mundur sebagai jurnalis),” ucapnya.

Faktor upah layak atau gaji kecil dari perusahaan media sering dijadikan alasan oknum-oknum jurnalis yang berselingkuh untuk membenarkan tindakannya.

Namun, alibi itu tidak dapat diterima karena profesi jurnalis adalah pilihan. Ketika seorang memilih menjadi jurnalis, sudah memikirkan berbagai risiko yang akan dialami termasuk dalam hal materi.

“Kalau mau kaya, jangan memilih profesi jurnalis, jadi pengusaha saja, karena jurnalis berpegang pada independensi. Namun jika ada perusahaan media tidak menggaji jurnalisnya, laporkan ke Dewan Pers,” ujarnya.

Dewan Pers, sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media dan jurnalis tak henti-hentinya mengingatkan pers termasuk yang ada di Papua, tetap berpegang pada independensi. Jurnalis dituntut mencerdaskan publik Papua melalui pemberitaan, agar masyarakat di provinsi paling Timur Indonesia itu tidak ragu hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya sesuai nurani.

Namun publik juga mesti dapat membantu kerja-kerja jurnalis agar dapat mengabdi kepada masyarakat, dan menghasilkan berita berkualitas.

Ketika ada pemberitaan media kurang berkenan, pihak yang merasa dirugikan mesti menempuh mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menggunakan hak jawabnya atau mengadu ke Dewan Pers jika terbukti ada pemberitaan yang keliru.

“Jangan melakukan tindakan kekerasan, karena itu cermin yang merugikan citra bangsa,” ucapnya.

Pers Mesti Memberikan Pendidikan Politik

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ratna Komala mengatakan Pemilu di Indonesia paling komplit, potensi masalah sangat besar.

Dalam situasi ini peran pers sangat penting memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Pemilih perlu mengetahui visi misi dan program parpol, profil dan rekam jejak parpol atau caleg, isu nasional dan lokal yang diusung parpol, pasangan calon presiden/wakil presiden, dan caleg.

Apakah parpol, paslon, dan caleg konsisten memperjuangkan isu itu, serta dari mana dana kampanye mereka dan siapa penyumbang dana kampanye terbesar. Apakah mereka membuat laporan dana kampanye sesuai ketentuan Undang-Undang. Apakah daftar pemilih sudah akurat. Adakah warga yang tidak tercantum dalam daftar pemilih dan mengapa. “Membantu kelompok khusus agar dapat menggunakan haknya dalam memilih pemimpin (kelompok difabel, pemilih perempuan), karena peran media mengkawal demokrasi,” kata Ratna.

Dalam meliput Pemilu, jurnalis mesti memahami peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, Peraturan Bawaslu (tugas Bawaslu), dan Peraturan KPU (tugas KPU). Paling penting memahami UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan, salah satu fungsi pers adalah mengedukasi masyarakat. Namun terkadang ketika penyelenggara tidak memasang iklan di media, redaksi media tidak mau memuat berita aktivitas penyelenggara. Misalnya sosialiasi mencoblos. Itukan bagian dari memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam pemberitaan terkait aktivitas caleg selama tahapan Pemilu, jurnalis (media) juga mesti dapat membedakan kategori berita (news) dan advetorial (pariwara).

Jika ada caleg yang melakukan sosialisasi kepada pemilihnya, bisa saja diberitakan tapi masuk kategori pariwara, dan tidak disentuh editorial (redaktur) selama apa yang disampaikan tidak melanggar aturan.

Namun jika aktivitas atau tanggapan seorang caleg masuk kategori news karena memiliki nilai berita, harus disetuh editorial.

“Kalau untuk berita tidak ada batasaanya, selama itu berita bukan advetorial,” ucap Imam Wahyudi.

Pers Mesti Terlibat Mengawasi Pelaksanaan Pemilu

Selain dituntut bersikap independen dalam peliputan Pemilu, jurnalis juga diharapkan terlibat pengawasi, membantu tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan pihaknya butuh dukungan berbagai pihak di antaranya masyarakat dan pers mengawasi tahapan dan pelaksanaan Pemilu demi terciptanya demokrasi bersih dan menegakkan aturan Pemilu.

Jurnalis dan masyarakat jangan ragu melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan ada pelanggaran yang dilakukan caleg, (pengurus) parpol, atau tim sukses.

Pada 2014 menurutnya, ada oknum jurnalis menginformasikan kepada Bawaslu Papua terkait aktivitas kampanye caleg pada hari Minggu. Namun ketika Bawaslu meminta oknum jurnalis itu menjadi pelapor atau saksi, yang bersangkutan menolak.

Lantaran ingin memberikan efek jera dan melakukan penegakan, Bawaslu Papua mengambil risiko menjadi penemu langsung dugaan pelanggaran kampanye caleg tersebut, meski pengawas Pemilu tak berada di lokasi.

Saat kasus dugaan pelanggaran kampanye tersebut disidangkan di Pengadilan, apa yang diprediksi Bawaslu Papua sejak awal kata Anugrah akhirnya terjadi.

“Kami dihabisi hakim dan kuasa hukum terlapor karena memang kami tidak melihat secara langsung. Informasinya tidak lengkap. Kami kalah di pengadilan,” kata Anugrah Pata.

Namun paling tidak, langkah Bawaslu itu memberikan pelajaran kepada oknum caleg tersebut jika kampanye di luar jadwal tidak dibenarkan.

Ia meminta ketika jurnalis mendapat informasi adanya pelanggara, agar menyampaikan langsung atau menyerahkan bukti video, foto yang dapat dapat dijadikan Bawaslu barang bukti.

Bawaslu Papua juga mengingatkan kampanye di media cetak, elektronik, dan online baru dapat dilakukan, 25 Maret-13 April 2019. Namun materi kampanye capres/cawapres, parpol, atau caleg tidak boleh menyinggung SARA, mengandung ujar kebencian, menghina, provokatif, tidak melibatkan anak sekolah atau anak dibawah umur, ASN dan pihak lain yang dilarang dilibatkan dalam kampanye.

Durasi penayangan di televisi tidak boleh lebih dari 30 detik. Di radio durasinya maksimal 60 detik. Di media cetak, iklan kampanye maksimal satu halaman penuh setiap hari.

“Media juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu,” ujarnya. (Arjuna/Redaksi)

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/03/02/pemilu-perselingkuhan-dan-independensi-jurnalis/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz