Mabes Polri Hentikan Kasus OTT FT, Kemana Barang Bukti Rp 500 Juta?

Mabes Polri Hentikan Kasus OTT FT, Kemana Barang Bukti Rp 500 Juta?

Ilustrasi OTT - tempo.co

Metro Merauke – Syahrul Fitra dari Auriga, lembaga yang konsen memantau peredaran kayu ilegal mengatakan, langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghentikan penyidikan terhadap FT, tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Papua, 7 November 2018, patut dipertanyakan.

Ia mengatakan, jika Penyidik Bareskrim Mabes Polri menghentikan penyidikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti, mengapa institusi Kepolisian Republik Indonesia mengambil alih penanganannya dari Penyidik Direkrimsus Polda Papua, awal Januari 2019 lalu.

Katanya, saat OTT dari tangan FT disita sejumlah barang bukti di antaranya uang senilai Rp 500 juta. Sejumlah barang itu dinilai seharusnya sudah cukup kuat.

“Pertanyaannya ke mana uang (barang bukti) Rp 500 juta itu. Siapa yang mengambil uang itu?” kata Syahrul Fitra seperti dikutip dari Jubi.co.I’d

Kata Syahrul, biasanya jika kasus dari daerah diambil alih Mabes Polri, merupakan kasus serius dan dianggap rentan diintervensi jika ditangani di daerah. Namun penanganan kasus OTT dengan tersangka FT, justru terhenti di Mabes Polri.

“Kalau tidak cukup bukti, kenapa penanganannya diambil Mabes Polri. Segampang itukah Mabes polri memindahkan kasus yang indetifikasi awal buktinya kurang kuat,” ucapnya.

Ia menilai, penghentian kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti, merupakan preseden buruk upaya penegakan hukum terhadap masalah kehutanan di Papua.

Hasil investigasi Auriga menyebut, FT tidak hanya sebagai penerima uang dalam kasus OTT dengan mengatasnamakan Kepala Dinas Kehutanan Papua, JJO yang akhirnya menjadi tersangka. FT juga diduga memodali peredaran kayu ilegal di Papua.

“Seharusnya aparat keamanan tidak melepaskan dia,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, Mabes Polri juga mesti lebih jauh melihat peran JTH dalam kasus peredaran kayu ilegal di Papua. JHT yang merupakan Direktur PT VCIWI III adalah pemberi uang dalam kasus itu, dengan tujuan kasusnya yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Papua dapat diselesaikan.

Dalam kasus itu, FT yang mengaku suruhan Kadis Kehutanan Papua meminta uang senilai Rp 5 miliar kepada JHT. Namun JHT hanya menyanggupi Rp 2,5 milliar. Rp 500 juta yang diamankan dalam OTT saat itu, disebut uang muka dari nominal yang akan diberikan JHT.

Diketahui PT SDT dengan induk perusahaannya PG merupakan milik keluarga FT. Perusahaan ini mendapat konsesi HPH seluas 164.180 hektare di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, juga memiliki pabrik kayu di Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Selain itu, perusahaan tersebut mendapat usaha industri melalui SK Menteri Kehutanan tertanggal 1 Maret 2013.

Anak perusahaan PG lainnya adalah PT SAL dan PT PAL. Keduanya merupakan perusahaan perkebunan sawit dan mendapat areal di alokasi penggunaan lain (APL) untuk pencadangan Kota Terpadu Mandiri Senggi Distrik, Kabupaten Keerom.

Sementara PT VCIWI, memiliki pabrik kayu di Nimbontong, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, dan mendapat izin usaha industri nomor 13, tertanggal 3 April 2017.

Perusahaan itu juga mempunyai izin sawit di hutan ‘segitiga emas’ di Arso, Kabupaten Keerom.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghentikan penyidikan terhadap FT melalui surat penetapan penghentian penyidikan nomor SPPP/45/II/RES 2.1/2019/Dit Tipideksus, dengan alasan kurangnya bukti.

Surat perintah penghentian penyidikan tersebut ditandatangani Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Rudy Heryanto Adi Nugroho, 21 Februari 2019.

Selain menerbitkan surat penghentian penyidikan terhadap FT, Bareskrim Mabes Polri juga mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti kepada JPH. (Arjuna/Sumber Jubi.co.id)