Kolom

Kayu dari Papua di Tahan, Kelalaian Siapa?

Oleh

John NR Gobai

Pengantar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menerbitkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) agar Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat dikeluarkan, sehingga masyarakat adat bisa mengelola hutannya.

Dengan begitu kayu milik masyarakat adat bisa mendapatkan perizinan, seperti penjelasan Dinas Kehutanan Provinsi seperti itu.

Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua dan gubernur harus sepakat agar segera membahas dan mengesahkan Raperdasus Masyarakat Adat, karena dalam Raperdasus itu, mengatur tentang hutan adat. Masyarakat adat berhak mengelola hutannya. Hutan yang dimaksud adalah hutan adat, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 tahun 2012 menyatakan hutan adat, bukan hutan negara.

Sebenarnya bab itu  dimasukkan dalam Raperdasus Masyarakat Adat sebagai bentuk implementasi putusan MK.

Itu salah satu solusi supaya kayu-kayu milik masyarakat adat tidak menjadi incaran aparat penegak hukum dan tidak lagi disebut ilegal.

Namun bagian penting yang harus disepakati terkait hutan adat. Misalnya perbedaan pandangan masyarakat adat Papua yang menilai berhak atas hutannya. Artinya hutan yang ada di dalam wilayah adat adalah hutan adat dan dapat dikelola, diusahakan, serta hasilnya dari hutan itu dijual oleh masyarakat adat karena itu adalah hak mereka sebagai pemilik atas tanah dan hutan tersebut.

Sementara prespektif Jakarta, untuk mendapat pengakuan sebagai hutan adat, ada berbagai tahapan. Tahapan itu melalui dentifikasi masyarakat adat dan lainnya, sesuai dengan Permendagri nomor 52 tahun 2014, tentang pedoman pengakuan masyarakat hukum adat.

Ini yang agak sulit diterima masyarakat adat Papua dan tentunya bertentangan dengan realita di Papua serta UUD 1945 Pasal 18B ayat 1 dan 2 dan UU No 21 Tahun 2001.

Oleh karena itu, kami berharap, pihak Jakarta juga harus bisa memahami konteks lokal Papua. Artinya apa yang ada menjadi pemahaman lokal atau adat di Papua, haruslah diakui oleh Jakarta dan dapat diakomodir dalam sebuah regulasi.

 

Kayu yang Ditahan

Dalam Pertemuan dengan masyarakat adat, Kamis, 17 Januari 2019, di ruang pertemuan DPR Papua, kami juga mendapat informasi bahwa kayu yang ditahan di Makasar dan Surabaya adalah kayu masyarakat adat Papua yang dikerjakan oleh masyarakat adat. Dengan memahami Putusan MK nomor 35 tahun 2012 dalam konteks Papua, dan karena  menunggu NSPK yang sudah tujuh tahun belum diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ini berarti kayu menjadi ilegal karena kelambatan KLHK mengeluarkan NSPK.

Jika kayu mereka disebut ilegal, saya khawatir mereka merasa dianggap WNI ilegal. Ini dapat memunculkan semangat disintegrasi bangsa.

Ini adalah kondisi yang harus bisa dipecahkan secara bijaksana tanpa harus disebut ilegal.

Pemerintah harus jujur, mereka juga menjadi penyebab karena belum membuat NSPK dan belum memberikan pembinaan kepada masyarakat adat Papua. Pemerintah lebih pro kepada Hak Pengolaan Hutan (HPH), ketimbang masyarakat, sehingga ada ketidakadilan yang dialami masyarakat adat.

 

Solusi

Jangan sebut kayu masyarakat ilegal karena mereka mengambilnya dari tanah adatnya. Jangan sebut kayu ilegal karena mereka yang berusaha adalah WNI bukan WNI ilegal. Karena pemerintah pusat selama tujuh tahun belum mengeluarkan NSPK untuk kayu masyarakat adat Papua, maka itu harus dapat diakui oleh pemerintah, dan harusnya tidak menahan dari kayu Papua di Makasar dan Surabaya. KLHK harus dapat segera mengeluarkan NSPK untuk kayu masyarakat adat Papua. (*)

Penulis adalah Sekretaris II Dewan Adat Papua, juga Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *