Komisi II DPR Papua Sarankan Berbagai Hal kepada Pemprov

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE saat menyampaikan pendapat komisinya dalam lanjutan peripurna RAPBD Papua Tahun Anggaran (TA) 2019, Kamis (17/01) 

Metro Merauke – Komisi II DPR Papua (DPRP) menyampaikan sejumlah saran kepada Pemprov Papua melalui pendapat komisi dalam lanjutan peripurna RAPBD Papua Tahun Anggaran (TA) 2019, Kamis (17/01).

Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim saat menyampaikan pendapat komisinya mengatakan, pihaknya menyempurnakan laporan pendapat Komisi II DPR Papua dengan beberapa saran dan rekomendasi.

Terkait bidang kelautan dan perikanan, Komisi II DPR Papua merekomendasikan dicabutnya Perdasi nomor 9 tahun 2016, tentang usaha perikanan dalam memaksimalkan hasil laut dan penindakan terhadap illegal fishing, kemudian mendorong diterbitkannya regulasi yang secara substantive turut mencantumkan tata ruang kawasan laut di Provinsi Papua.

“Untuk bidang ini, kami berharap agar pengembangan ikan air tawar maupun bantuan peralatan pancing, juga menjadi prioritas Dinas terkait guna penguatan kelompok nelayan memaksimalkan hasil perikanan,” kata Herlin Beatrix Monim.

Dalam bidang kehutanan, sehubungan belum terbitnya NSPK kehutanan, Komisi II DPR Papua meminta gubernur melalui Dinas Kehutanan Provinsi Papua terus berupaya memperjuangkannya bersama komponen masyarakat lain agar NSPK Bidang Kehutanan dapat segera diterbitkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Hal tersebut dinilai penting segera direalisasikan agar dapat memberi landasan yuridis kepada masyarakat adat dalam mengelola hutan adatnya. Selain itu, Komisi II DPR Papua juga mendorong dibahas dan disahkannya Raperdasus Masyarakat Adat.

“Dalam Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHK), regulasi daerah tentang masyarakat hukum adat penting segera diinisiasi, karena akan menjadi dasar menegaskan kewenangan adat, baik dalam mengelola hasil alam di wilayah adat, maupun luas wilayah pengelolaannya oleh masyarakat adat,” ujarnya.

Dalam bidang perindustrian dan perdagangan, Komisi II mendorong beberapa hal antara lain terkait penyelesaian pembangunan pabrik petatas di Kabupaten Keerom. Komisi II, meminta gubernur melalui instansi terkait segera menyelesaikan audit dan pemeriksaan dokumen pelaksanaan anggaran, 2017.

Hal itu dinilai penting untuk disampaikan pihaknya agar pembangunan pabrik tersebut dapat kembali dianggarkan dan pengerjaannya dilanjutkan.

“Kami juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak selesai pada pembangunan fisik pabrik dan infrastruktur penunjang semata. Tapi melalui OPD terkait membinaan para petani penyuplai, selain untuk memperhatikan kualitas bahan mentah, juga menjaga keberlangsungan pasokan ke pabrik,” ucapnya.

Selain itu lanjut politikus Partai NasDem tersebut, salah satu problem adalah pemasaran hasil produksi pertanian, karena tidak tersedia alat distribusi yang memadai. Untuk itu, Komisi II DPR Papua mendorong pemerintah daerah melalui OPD terkait atau unit usaha khusus dapat mengoperasikan kendaraan angkut tani yang beroperasi secara rutin dan terjadwal.

Komisi II berharap agar Pemerintah Provinsi Papua kembali merevitalisasi PT JDF dengan mendorong PT Irian Bhakti Mandiri agar membentuk sebuah unit usaha, yang secara khusus membeli dan menampung hasil pangan lokal.

Unit usaha ini, nantinya selain dapat membangun kerjasama bisnis dengan unit usaha swasta lainnya sebagai tempat memasarkan hasil pangan lokal.

“Pemerintah daerah pun dapat memanfaatkan hasil pangan itu sebagai insentif bulanan ASN, layaknya beras jatah di setiap instansi pegawai negeri,” katanya. (Arjuna P/Redaksi)

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://metromerauke.com/2019/01/18/komisi-ii-dpr-papua-sarankan-berbagai-hal-kepada-pemprov/
Twitter
YOUTUBE
PINTEREST
LINKEDIN
Instagram
Houzz