Sejumlah Catatan Legislator Papua Dalam Bidang Ekonomi

Sejumlah Catatan Legislator Papua Dalam Bidang Ekonomi

Legislator Papua, Yonas Alfon Nusy

Metro Merauke – Legislator Papua, Yonas Alfon Nusy mengatakan, sejak Januari hingga Desember 2018, pihaknya memberikan sejumlah catatan terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan di Papua.

Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukan pihaknya selama 2018, pergerakan ekonomi masyarakat Papua kurang mendapat perhatian dan dukungan pemerintah.

Kondisi itu diduga disebabkan beberapa faktor. Pertama karena masalah politik yang terus membelit masyarakat Papua, kedua minimnya infrastruktur penunjang jalan, jembatan serta sarana lainnya.

“Butuh dukungan pemda terhadap pelaku ekonomi industri kecil agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya,” kata Nusy, Rabu (02/01).

Misalnya beberapa daerah penghasil kopi. Ini dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat. Namun infrastruktur jalan ke perkebunan dan akses ke kota untuk memasarkan hasil perkebunan tidak mendukung. Juga, peluang pasar belum mendapat perhatian.

“Misalnya sayuran, ikan dan buah-buahan harus ada sarana transportasi dari titik tertentu ke pasar. Hal-hal inilah yang kami maksudkan, bagaimana masyarakat dapat pendampingan yang baik dari pemerintah dan pihak perbankan,” ucapnya.

Untuk itu, DPR Papua akan mendorong agar di beberapa wilayah dibuka peluang pasar antara kampung, distrik hingga kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menyatakan pendapat terbesar ada pada sektor pertambangan. Namun sektor pertambangan rakyat kurang mendapat perhatian, melalui adanya payung hukum agar masyarakat dapat mengelolanya, tanpa berbenturan dengan aturan.

Padahal, jika pemerintah mendorong hal itu, dapat menjadi sumber penghasilan terhadap rakyat.

Catatan pihaknya sejak Januari-Desember 2018, memberikan syarat kalau pola itu harus diubah. Sektor rill perlu mendapat perhatian, agar rakyat dapat lebih berkembang.

“Kami harap, 2019 ini pemerintah membackup kebutuhan yang ada agar memberikan penghasilan kepada rakyat di Papua. Kami mencoba mendorong regulasi bagaimana agar ada tempat mengelola pangan lokal dan didistribusikan ke pasar-pasar, supaya rakyat mendapat penghasilan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah memperhatikan potensi sektor pariwisata di Papua. Sektor itu dinilai perlu dikembangkan, menjelang pelaksanaan PON XX di Papua, 2020 mendatang. Pihak perbankan dan pemerintah dinilai harus terlibat mengembangkan sektor tersebut.

“Kalau tidak ada upaya meningkatkan itu, dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan berimbas pada stabilitas negara. Ini catatan-catatan penting yang harus diperhatikan pada 2019,” katanya. (Arjuna P/Redaksi)