Prihatin Kasus Nduga, DPN Gercin: Dukung TNI/Polri Tangkap Pelaku Kejahatan

Prihatin Kasus Nduga, DPN Gercin: Dukung TNI/Polri Tangkap Pelaku Kejahatan

Hendrik Yance Udam, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN Gercin NKRI) | Serukan Harimu

Metro Merauke – Hendrik Yance Udam, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN Gercin NKRI) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meninggalnya 31 warga, pekerja jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, yang ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Minggu (2/12).

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

“Kejadian tersebut merupakan pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas aparat penegak hukum serta pegiat HAM. Kami memberikan apresiasi sebesar besarnya kepada Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo yang telah bergerak cepat menangani pembantaian para pekerja yang dibunuh secara sadis di Nduga,” kata Hendrik dalam siaran persnya, Jumat (7/12).

Ia menghaturkan apresiasi kepada Presiden RI Jokowi, sebab telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri turun ke Papua melakukan pengecekan.

DPN Gercin NKRI turut mendukung TNI/POLRI menangkap para pelaku kejahatan kemanusiaan yang selama ini telah membuat onar di wilayah Papua, khususnya di Pegunungan Tengah Papua.

“Kami meminta pula para pegiat HAM lokal, Nasional dan internasional untuk bersuara mengutuk aksi pembantaian itu,” ungkap Hendrik.

Sementara terkait pernyataan Mantan Kepala Staf Umum TNI, Purnawirawan Suryo Prabowo yang menganggap pembangunan jalan di Papua, bukan untuk masyarakat asli Papua, melainkan hanya bermanfaat bagi para pendatang membuka lahan di tanah Papua, DPN Gercin menimpali dengan meminta agar para elit nasional tidak berspekulasi mengeluarkan statemen yang dapat mengakibatkan kegaduhan politik tanah air. “Elit politik nasional maupun lokal kiranya dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi mengeluarkan statemen menuduh satu sama lain,” ujarnya.

Hendrik berharap semua pihak memahami dan menyerahkan sepenuhnya penuntasan kasus pada jajaran aparat keamanan.

“Kami mendukung Presiden Jokowi yang membangun Papua lebih maju dalam bingkai NKRI dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan Papua sudah final berada di bingkai NKRI. “Saatnya kita komponen anak bangsa, bersama menyatukan persepsi membangun Papua dalam NKRI,” paparnya.

Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menindak tegas koruptor di Papua pada semua tingkatan. “KPK tidak boleh pandang bulu menganggap remeh dugaan korupsi di Papua, sebab akibat korupsi, menimbulkan kekerasan,” katanya, seraya menambahkan bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM yang mengakibatkan pembangunan di Papua terhambat.

DPN Gercin menyatakan, menciptakan pendekatan kesejahteraan yang lebih terarah, perlu segera dicabut moratorium pemekaran di Indonesia dan membagi Papua menjadi beberapa propinsi sesuai peta tujuh Wilayah Adat Papua. “Sehingga pemerataan pembangunan dan pendekatan keamanan lebih terjamin ,” tukasnya.

Terakhir, Hendrik menegaskan, pemerintah selayaknya memberikan jaminan keamanan kepada setiap pekerja yang membangun infrastruktur di Papua. “Namun juga membangun SDM dan menjalankan pemantapan ideologi bangsa bagi kalangan generasi muda Papua, agar menciptakan kebanggaan mencintai dan memiliki NKRI,” tutupnya. (Nuryani)