Bertemu Utusan Mendagri, Komisi V: Jangan Samakan Papua dengan Provinsi Lain

Bertemu Utusan Mendagri, Komisi V: Jangan Samakan Papua dengan Provinsi Lain

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol 

Metro Merauke – Sekretaris Komisi V DPR Papua, komisi bidang pendidikan dan kesehatan, Natan Pahabol mengatakan, Rabu (05/12), pihaknya bertemu perwakilan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang mendapat mandat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Perwakilan UGM melakukan penelitian di semua provinsi di Indonesia terkait program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), dalam rangka mendapat data, masukan dari berbagai pihak di antaranya DPR Papua, Pemprov Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pihak BPJS sendiri.

Ia mengatakan, saat pertemuan di DPR Papua, pihaknya meminta kementerian terkait tidak menyamakan Papua dengan provinsi lain dalam pemberian jaminan kesehatan kepada warganya.

“Kami sampaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan perintah undang-undang (UU), kami tidak membatasi, boleh dilaksanakan di Papua. Tapi Papua tidak boleh disamakan dengan provinsi lain, karena di Papua ada Kartu Papua Sehat (KPS) yang kemungkinan namanya akan diubah,” kata Natan Pahabol, Kamis (06/12).

Menurutnya, program KPS Pemprov Papua yang selama ini dilaksanakan Dinas Kesehatan provinsi, akan membackup program BPJS.

“Provinsi lain dana tak bisa dikelola dua pintu. Pemerintah menyerahkan ke BPJS, tapi di Papua ada dua pintu. BPJS tetap diberlakukan, tapi dibackup KPS,” ujarnya.

Katanya, KPS akan mengcover biaya yang tidak ditanggung BPJS. Misalnya ketika ada pasien peserta BPJS dari wilayah pedalaman harus berobat ke kota atau ke provinsi lain menggunakan transportasi udara. Biaya sewa pesawat untuk pasien dan pengantarnya, ditanggung KPS, karena itu diluar tanggungan BPJS. BPJS hanya akan menanggung biaya perawatan (termasuk obat) selama di rumah sakit.

Misalnya lanjut Natan, jika pasien itu meninggal dunia di rumah sakit yang jadi rujukan, mulai peti jenazah hingga biaya pemulangan jenazah ke kampung halamannya, ditanggung KPS.

“Kami tetap menganggarkan uang sekitar Rp 123 miliar sesuai data yang masuk ke BPJS untuk 29 kabupaten (kota) di Papua, karena pihak BPJS menyatakan butuh anggaran sebesar itu untuk 2019, dari kontribusi pemerintah,” ucapnya.

Katanya, meski nantinya orang asli Papua yang tidak mampu yang ditanggung KPS tidak memanfaatkan fasilitas itu, pemerintah daerah tetap punya kewajiban menyetor uang ke BPJS agar pelayanan, 2019 tetap berjalan baik.

“Makanya kami minta agar dalam laporan ke kementerian, tidak menyamakan Papua dengan provinsi lain. Di Papua ada kekhususan dan KPS mengcover biaya yang tak ditanggung BPJS,” katanya. (Arjuna P/Redaksi)