Kepala Suku Memegang Kendali Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Papua 

Kepala Suku Memegang Kendali Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Papua 

Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau

Metro Merauke – Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, hingga kini kepala suku, khususnya di wilayah pegunungan Papua masih memegang kendali dalam pelaksanaan demokrasi di Papua semisal pilkada atau pemilihan legislatif (pileg).

“Di wilayah gunung itu kekuatan kepala suku masih dominan. Kalau ada masyarakat yang tak mematuhi perintah kepala suku memberikan suara kepada kandidat tertentu, risikonya bisa fatal. Bisa diusir dari kampung atau wilayah itu,” kata Thomas Sondegau, Selasa (04/12).

Thomas juga tak sependapat jika ada pihak yang mewacanakan mengubah atau menghilangkan sistem noken dalam pesta demokrasi semisal pilkada dan pileg, karena sistem noken telah diakui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai kearifan lokal, dan Papua adalah daerah khusus (memiliki UU Otsus).

“Tidak bisa karena kepentingan politik sehingga itu mau diubah. Makanya penyelenggara juga harus memahami itu. Akhir-akhir ini kan ada wacana sistem noken mau diubah. Jangan hanya melihat negatifnya,” ujarnya.

Katanya, jika ada pihak yang mewacanakan mengubah sistem noken di Papua dengan alasan bertentangan dengan undang-undang, tidak menutup kemungkinan ada kepentingan tertentu di balik itu.

Terkait pemilih pada pileg mendatang yang wajib memiliki KTP elektronik (KTP-el) lanjut Thomas, pertanyaannya apakah kini mayoritas penduduk Papua yang punya hak pilih telah melakukan perekaman atau memiliki KTP-el. Jika hal tersebut harus diterapkan, mestinya sejak jauh-jauh hari pihak terkait mempersiapkan semua itu.

“Kalau ada masalah di lapangan nantinya, siapa mau bertanggungjawab. Pemilih harus menggunakan KTP-el, ke depannya mungkin bisa diterapkan di Papua, namun sekarang atau pada pileg 2019 belum,” ucapnya. (Arjuna P/Redaksi)