Mahasiswa di Luar Papua Sering Diintimidasi, Legislator: Anak Papua Juga Punya Hak

Mahasiswa di Luar Papua Sering Diintimidasi, Legislator: Anak Papua Juga Punya Hak

Legislator Papua, Emus Gwijangge

Metro Merauke – Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan, mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di sejumlah kota studi dari waktu ke waktu selalu mendapat intimidasi dari berbagai pihak di wilayah itu, termasuk kelompok masyarakat atau ormas.

Ia mengatakan, tak jarang intimidasi terhadap para mahasiswa Papua berujung kekerasan. Padahal mahasiswa Papua juga warga negara yang punya hak sama seperti mereka di daerah lain.

“Apa yang dialami mahasiswa Papua di berbagai kota studi itu jelas kami sayangkan. Misalnya kejadian di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar,” kata Emus Gwijangge, Jumat (30/11).

Menurutnya, negara (Indonesia) bukan hanya milik suku atau ras tertentu tapi ada ratusan bahkan ribuan suku yang ada di negara ini.

“Ormas atau kelompok masyarakat di daerah lain jangan terus mengintimidasi bahkan melakukan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di berbagai kota studi dengan sejumlah alasan,” ujarnya.

Kata Emus Gwijangge, jika yang dipermasalahnya adalah aksi para mahasiswa Papua yang menyampaikan pendapat di muka umum, hal tersebut dijamin undang-undang selama selama tidak anarkis dan sesuai aturan.

Ia berharap, para pemerintah daerah di setiap kota yang dijadikan tujuan studi mahasiswa Papua, berperan aktif dan mengingatkan masyarakatnya agar tidak selalu mengintimidasi para mahasiswa Papua di wilayahnya.

“Kami di Papua begitu toleran dengan mereka dari daerah lain. Kami selalu terbuka dan memperlakukan semua orang yang datang dari berbagai provinsi lain di Indonesia dengan baik,” ucapnya.

Terkait kondisi itu, Emus Gwijangge menyatakan akan membicarakannya bersama rekannya di Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM dan meminta pimpinan DPR Papua menyurat resmi kepada pemerintah setiap daerah yang menjadi tujuan kota studi  mahasiswa Papua.

“Baik di wilayah Indonesia barat, Indonesia tengah dan Indonesia timur. Jangan sampai setiap ada momen yang dianggap berkaitan dengan orang asli Papua misalnya, 1 Desember ada mahasiswa Papua di wilayah lain yang diintimidasi bahkan mendapat kekerasan,” katanya.

Dikutip dari tabloidjubi.com, Selasa (27/11) sore, sekira 30 orang massa gabungan ormas mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Makassar, Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Lonto Daeng Pasweang, Makassar setelah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Makassar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polrestabes Makassar terkait rencana aksi damai yang akan digelar, 1 Desember 2018 di Perempatan Jembatan Layang Tol Reformasi, Kota Makassar dalam rangka peringatan 57 tahun deklarasi Kemerdekaan Papua Barat dengan tema “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Papua sebagai Solusi yang Paling Demokratis”.

Koordinator LBH Makassar, Azis Dumpa dalam rilis persnya kepada Jubi, Kamis (29/11), mengatakan massa ormas yang datang ke asrama melarang aksi 1 Desember 2018 digelar karena dianggap sebagai peringatan hari yang akan memecah belah NKRI.

“Mereka mengancam jika mahasiswa Papua tetap melakukan aksi, akan dibubarkan paksa dan akan mengawasi aktifitas mahasiswa Papua sampai, 1 Desember 2018,” kata Azis Dumpa.

Menurutnya, massa dari gabungan ormas itu juga menarik baju salah satu mahasiswa Papua dan merampas sebuah noken, dua buah gelang dengan alasan terdapat simbol OPM. (Arjuna/Redaksi)