Rencana Peleburan Dinas P3A Papua Ditolak Sejumlah Pihak

Rencana Peleburan Dinas P3A Papua Ditolak Sejumlah Pihak

Suasana pertemuan beberapa pihak dengan Wakil Ketua Komisi V DPR Papua 

Metro Merauke – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melebur (menggabungkan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ke dinas lain ditolak sejumlah pihak, termasuk aktivis perempuan Papua.

Koordinator Jaringan HAM Perempuan Papua, Fien Yarangga mengatakan, informasi yang didapat pihaknya, rencana peleburan itu berdasarkan hasil evaluasi selama empat tahun terakhir. Namun hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dijadikan tolok ukur lantaran kehadiran Dinas P3A Papua melalui perjuangan panjang para perempuan Papua, sekira 15 tahun lalu.

Menurutnya, ketika itu para perempuan Papua dari kalangan akademisi, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode pertama hingga mantan kepala Dinas (dulunya masih Badan) P3A Papua bersatu dan berupaya mengajukan beberapa pikiran pentingnya keberadaan dinas itu nantinya.

“Kalau maknanya dikecilkan di provinsi, kewenangan melaksanakan kerja terkait isu-isu besar tidak akan tercapai,”  kata Fien Yarangga usai bertemu wakil ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi perempuan dan anak, Senin (26/11).

Katanya, selama ini keberadaan Dinas P3A banyak membantu kaum perempuan dan pihak yang selama ini bekerja di bidang itu. Untuk itu, rencana peleburan dinas tersebut ke dinas lain perlu dipertimbangkan.

“Pada masa lalu, kami melihat para senior kami berjuang agar badan (P3A) dapat dijadikan dinas untuk kewenangan yang lebih luas.  Kami bertemu Komisi V yang membidangi perempuan dan anak minta agar jika masih ada ruang, harus memberikan pertimbangan yang dapat diterima semua pihak,” ujarnya.

Ia tak ingin evaluasi empat tahun terakhir menggugurkan sejarah panjang Dinas P3A Papua yang telah membangun perangkat kerja di 28 kabupaten dan satu kota di Papua dengan berbagai forum perempuan dan anak.

“Kami dengar akan dilebur ke Dinas Sosial. Bagaimana Dinas Sosial menangani tugas Dinas P3A. Kalau dilihat dari fungsinya, sangat berbeda,” ucapnya.

Sekretaris Pokja Perempuan MRP, Orpa Nari mengatakan mendukung Dinas P3A tetap ada karena selama ini banyak membantu perempuan dan anak. Selain itu, dalam pasa 47 UU Otsus juga terdapat amanat pemberdayaan terhadap perempuan.

“Kalau dinas ini dihilangkan, sama saja negara mengabaikan pasal dalam UU Otsus dan menghapuskan perempuan dari pergerakan di tanah Papua. Kami mendukung Dinas P3A tetap ada karena banyak hal dari semua aspek dalam rangka penguatan, pemberdayaan terhadap perempuan,” kata Orpa Nari.

Sementara Mantan Kepala Badan P3A Papua, Sipora Nelce Modouw mengatakan, dalam sistem birokrasi memang ada perubahan, namun melihat situasi yang ada terlalu cepat melakukan perubahan.

“Saya berharap ada kebijakan tepat melihat persoalan perempuan dan anak di Papua yang cukup besar dan perlu penanganan baik. Saya pikir ini kebijakan tanpa dasar. Kami harap pemerintah bijak melihat kembali apa yang menjadi harapan kami,” kata Sipora Nelce Modouw.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Maria Duwitau juga menyatakan menolak rencana peleburan Dinas P3A ke dinas lain, karena dianggap bukan langkah tepat, karena masalah perempuan dan anak kini makin kompleks.

“Kami khawatir lebih banyak lagi masalah nantinya. Kami meminta gubernur dan timnya melihat kembali wacana peleburan itu,” kata Maria Duwitau.

Katanya, jika rencana peleburan disebabkan faktor SDM atau kinerja, manajemen dalam dinas itu yang diperbaiki, bukan dinasnya yang dilebur.

“Kami akan laporkan ini ke Ketua DPR Papua dan kami bicarakan dalam rapat badan musyawaraj dewan. Kami akan undang eksekutif rapat bersama, jika memang kami harus ke kementerian terkait, kami akan pergi,” ucapnya. (Arjuna P/Redaksi)