Otsus Papua Hanya Pemberian Dana, Bukan Kewenangan 

Otsus Papua Hanya Pemberian Dana, Bukan Kewenangan 

Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius Mimin

Metro Merauke – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, selama 17 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua diberlakukan, tak ada kekhususan istimewa untuk provinsi di Timur Indonesia itu selain pemberian dana Otsus setiap tahunnya, padahal dana bukan solusi menyelesaikan masalah di Papua.

“Ibarat lepas kepala pegang ekor. Yang berlaku untuk Otsus di Papua ini hanya dalam keuangan. Kebijakan dan kewenang tidak ada,” kata Ignasius Mimin, Kamis (22/11).

Menurutnya, hingga kini berbagai pasal yang menjadi amanat UU Otsus belum diberlakukan di Papua. Misalnya saja tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Paradilan HAMSelain itu, sejumlah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang telah disahkan DPR bersama Pemprov Papua ditolak lantaran dianggap pemerintah pusat bertentangan dengan UU lebih tinggi.

Ia mengatakan, UU Otsus hanya berlaku di lingkungan Pemprov Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP), sedangkan 28 kabupaten dan satu kota, menggunakan UU Otonomi Daerah (Otda) atau UU Pemerintahan.

Kata Ignasius Mimin, jika kabupaten (kota) di Papua juga memberlakukan UU Otsus, setiap Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi dan Perdasus yang disahkan Pemprov dan DPR Papua, kabupaten (kota) juga harus melaksanakannya.
“Solusinya, amanat dalam UU Otsus itu harus dilaksanakan. Kearifan lokal harus diakui selama tidak bertentangan dengan NKRI. Misalnya Perdasus keaslian orang asli Papua dalam rekrutmen Parpol sampai sekarang tidak diakui, ada apa di balik itu,” ucapnya.
“Birokrasi silahkan, karena itu jenjang karir tapi berikan kesempatan kepada orang asli Papua dalam politik. Jangan kursi politik juga mau dikuasai orang lain. UU Otsus di  mana?”
Untuk itu lanjutnya, jangan terus mengidentikkan Otsus dengan dana triliunan rupiah, tapi apa kebijakan pemerintah pusat untuk rakyat, karena kini pasal demi pasal dalam UU Otsus dikebiri.
Padahal ketika ada pasal atau ayat dalam UU Otsus yang akan diubah, mesti atas usul masyarakat kepada DPR, bukan kesewenang-wenangan pemerintah, karena Otsus lahir dari cucuran darah dan air mata orang asli Papua yang ketika itu ingin merdeka.
“Ya (Otsus itu) kontrak politik. Katika itu tim 100 bertemu dengan Presiden Gusdur atau Abdul Rahman Wahid, dan setengah merdeka jawaban yang diberikan,” katanya.
Sementara Agus Sumule, salah satu yang tergabung dalam tim eksistensi Otsus ketika itu mengatakan, pemerintah pusat terkadang menyatakan Otsus Papua telah dilaksanakan, buktinya dana besar diberikan ke Papua namun pihak di Papua menilai uang bukan segala-galanya.
“Uang yang turun dari Jakarta belum tentu membuat masyakarat mengatakan Otsus berjalan sesuai jalurnya. Karena ketika turun dan tak digunakan optimal oleh para pemimpin di Papua, terutama di pemerintahan, maka tujuan tak tercapai,” kata Agus Sumule.
Selain itu lanjutnya, pihak Jakarta biasanya menyatakan kini orang asli Papua telah memegang semua jenjang jabatan mulai dari bupati, DPR hingga gubernur, sehingga mengapa harus dipermasalahkan.
Katanya, itu seakan menyederhanakan persoalan karena ada instrumen yang seharusnya dipatuhi pemerintah pusat, namun tidak ditaati. Misalnya berapa peraturan daerah yang dibuat di Provinsi Papua tidak disetujui oleh pusat.
“Mestinya kan peraturan daerah di Papua itu dilihat sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus. Harusnya itu dihormati. Misalnya ketika mendorong peraturan pendidikan untuk orang asli Papua, ditolak pemerintah pusat karena dianggap pendidikan berlaku umum, padahal kan namanya juga Otsus,” ucapnya. (Arjuna P/Redaksi)