Materi RAPBD Papua Terlambat, Diduga karena Perampingan OPD 

Materi RAPBD Papua Terlambat, Diduga karena Perampingan OPD 

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda (kiri)

Metro Merauke – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, hingga kini pihak eksekutif belum menyerahkan materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Papua Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada dewan.

Menurutnya, salah satu penyebab belum diserahkannya materi RAPBD itu lantaran kini Pemprov Papua sedang melakukan tahapan perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan yang akan menyusun RAPBD TA 2019 adalah 34 OPD baru nantinya.

Ia mengatakan, proses perampingan struktur OPD di lingkungan Pemprov Papua telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), namun tahapannya belum tuntas.

“Pak gubernur (Lukas Enembe) sudah meminta pak wakil gubernur (Klemen Tinal), bersama menyusun materi RAPBD 2019,” kata Yunus Wonda, Selasa (20/11).

Ia berharap, dalam satu atau dua pekan ke depan, semua dapat dirampungkan dan materi RAPBD Papua TA 2019, diserahkan ke DPR Papua.

Kata Wonda, ia telah mengingatkan gubernur agar paripurna APBD tidak dilaksanakan pada pekan ketiga Desember 2018, atau jelang akhir tahun, karena saat itu anggota DPR Papua dalam masa reses ke daerah pemilihan mereka, sehingga kemungkinan paripurna RAPBD akan digeser ke Januari 2019.

“Kami minta paling tidak pekan pertama Desember 2018, materi RAPBD sudah masuk ke DPR Papua,” ucapnya.

Katanya, jika materi RAPBD 2019, diserahkan eksekutif ke DPR Papua pekan pertama Desember, kemungkinan pekan kedua sudah dapat diparipurnakan.

“Kami di DPR Papua posisinya menunggu saja. Begitu materi (RAPBD 2019) diserahkan ke kami, langsung kami bahas,” ujarnya. (Arjuna P/Redaksi)