Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Papua Bukan untuk Pencitraan

Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Papua Bukan untuk Pencitraan

Ilustrasi demo menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua | tabloidjubi.com

Metro Merauke – Anggota komisi bidang politik, hukum, HAM dan pemerintahan, DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, pemerintah pusat jangan hanya menjadikan pembahasan dugaan pelanggaran HAM di Papua untuk sekadar pencitraan.

Hal tersebut dikatakan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu terkait rencana Pemerintah Indonesia menggelar rapat penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, di Jakarta, 9 November 2018, dengan mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Ia mengatakan, di manapun tempat yang dipilih untuk membahas penanganan dugaan pelanggaran HAM Papua, apakah di Papua, Jakarta atau di luar negeri,bukan masalah selama benar-benar diseriusi.

“Jangan hanya sekadar pencitraan, seperti yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan para diplomatnya dalam forum-forum resmi internasional, terutama di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Kadepa via teleponnya, Kamis (08/11).

Menurutnya, pemerintah pusat jangan seakan hanya ingin menunjukkan kepada dunia internasional, jika negara serius menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Papua. Kalau memang ingin menangani dugaan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih, harus benar-benar hingga ke akar masalah, dan ada langkah kongkrit sebagai solusi.

“Selama inikan Pemerintah Indonesia selalu bicara masalah HAM Papua tapi tak ada langkah kongkrit. Tak ada keseriusan,” ujarnya.

“Pada prinsipnya saya sepakat dengan pernyataan Sekda Papua, tapi masalah tempat bukan soal, yang penting (negara) jangan menjadikan pembahasan HAM Papua untuk pencitraan.”

Pemprov Papua sendiri menyatakan menolak rencana rapat penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua, yang akan digelar di Jakarta. Sekda Papua, Hery Dosinaen mengatakan, pihaknya akan menyurati Kementerian Hukum dan HAM, dengan tembusan Presiden Joko Widodo.

“Pembahasan masalah HAM di Tanah Papua harus dilakukan di Papua dengan melibatkan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua dan seluruh pemangku kepentingan di kabupaten-kabupaten,” kata Hery Dosinaen.

Selain itu menurutnya, konsep draft Peraturan Gubernur (Pergub) penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang diajukan Kemenkum HAM untuk dibahas dibuat tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat Papua.

“Setelah semuanya duduk bersama membahas permasalahan itu, barulah disimpulkan. Kalau kami menuruti keingingan pusat, berpotensi membuat konflik baru bagi masyarakat di Papua,” ujarnya. (Arjuna P/Redaksi)