Sekolah Dipalang, Ketua LPA: Jangan Korbankan Hak Anak Bersekolah

Sekolah Dipalang, Ketua LPA: Jangan Korbankan Hak Anak Bersekolah

Ketua LPA Merauke, Hendrikus Mahuze

Metro Merauke – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Merauke, Papua meminta Pemkab Merauke segera menyikapi sengketa lahan yang berujung pemalangan terhadap fasilitas publik, semisal sekolah, karena anak tidak mendapat haknya bersekolah.

Ketua LPA Merauke, Hendrikus Mahuze mengatakan, siswalah yang paling merasakan langsung dampak dari pemalangan sekolah, karena tidak mendapatkan hak bersekolah dengan maksimal.

Katanya, sah saja pemalangan adat dilakukan masyarakat untuk memperjuangkan haknya, namun jangan sampai aksi itu mengorbankan hak anak bersekolah.

“Tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Pemerintah harus dapat menyikapi dengan baik persoalan masyarakat, jangan sampai anak yang dikorbankan,” katanya kepada wartawan, Sabtu (27/10).

Menurutnya, perlu dilakukan mediasi bersama berbagai instansi, untuk mencari titik temu, dan tidak sampai menghambat aktivitas belajar para siswa, karena diera pendidikan kini, pelajar dituntut lebih aktif mengikuti proses belajar mengajar di sekolah.

“Kalau sekolah dipalang dan siswa tidak bisa belajar, tentu anak yang menjadi korban karena ketinggalan pelajaran, belum lagi dapat menimbulkan rasa trauma,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Bahara Marpaung menegaskan, proses belajar mengajar di SD YPP St Mikael yang dipalang warga pada Sabtu pagi tidak boleh sampai terganggu.

“Proses belajar mengajar tidak boleh terhenti, Senin semua siswa sudah masuk dan belajar kembali,” katanya.

Pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, keuskupan atau yayasan, LMA dan masyarakat pemilik ulayat masih akan melakukan pertemuan guna mencari solusi penyelesaian permasalahan. (Nuryani)