Soal Dan Hearing, Sirfefa: Memang Dihentikan Sementara

Soal Dan Hearing, Sirfefa: Memang Dihentikan Sementara

Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa berikan keterangan pers | LKF

Metro Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meresponi dengan sungguh-sungguh surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dikirim ke Bawaslu RI 6 September 2018 lalu, meminta dana hearing yang diterima 30 anggota dewan dengan kisaran antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan, dihentikan sementara waktu.

“Betul saya sebagai pimpinan dewan meresponi apa yang diambil Bawaslu dengan melayangkan surat ke Bawaslu RI. Dimana, dana hearing dihentikan sementara hingga selesai pemilu tahun depan,” ujar Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa, Jumat (19/10).

Dikatakan, pihaknya menghargai aturan. Dimana, dana hearing tak boleh dibagi-bagi kepada masyarakat, apalagi sekarang sedang berlangsung kampanye.

“Memang sebelumnya kalau kami melakukan hearing, biasa memberikan uang duduk kepada masyarakat. Dimana setiap orang menerima Rp 150 ribu,” katanya.

Berapapun warga yang hadir saat hearing, diberikan uang transportasi. Namun telah dilarang, sehingga tidak dilakukan lagi. Intinya, lanjut Fraksiskus, di masa kampanye begini, tak boleh ada pemberian barang maupun uang kepada masyarakat. Karena itu adalah bentuk pelanggaran.

“Saya bersama teman-teman anggota DPRD Merauke lain memahami aturan. Sehingga mengambil langkah demikian dengan tak mencairkan dana hearing lagi,” tegasnya. (LKF)