Status Tanah Puskesmas dan SDI di Muting Dua Harus Ditelusuri Kembali

Status Tanah Puskesmas dan SDI di Muting Dua Harus Ditelusuri Kembali

Pemalangan SDI dan Puskesmas di Muting Dua, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke | LKF

Metro Merauke – Sekretaris Daerah (Sekda) Merauke, Daniel Pauta mengatakan, status tanah yang telah digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum mulai dari puskesmas, Sekolah Dasar Inpres (SDI) maupun kantor kampung serta tiga rumah ibadah di Muting Dua, Distrik Ulilin, harus ditelusuri kembali, sehingga menjadi lebih jelas. Demikian disampaikan Sekda kepada wartawan, Senin (15/10).

“Memang dulunya tanah tersebut milik kampung. Namun belakangan ada mengklaim sebagai miliknya. Padahal telah dibangun sejumlah fasilitas umum di dalam,” ungkap dia.

Sekda mengakui awalnya masyarakat hendak melakukan pemalangan. Jika sampai dilakukan, tentunya yang merasakan dampaknya adalah warga setempat dan anak-anak.

“Kami coba kembali melakukan komunikasi dan akhirnya masyarakat hanya menanam sasi dan tak memalang,” ujarnya.

Dikatakan, untuk proses pembayaran, perlu ditelusuri kembali kepemilikan tanah sesungguhnya. Tetapi bahwa kalau benar ada dokumen yang menunjukkan itu tanah milik masyarakat setempat, tentu pemerintah tak menutup mata.

“Saya sudah meminta agar masyarakat mencari dokumen berkaitan dengan kepemilikan tanah yang dimiliki. Lalu pemerintah kampung juga membawa dokumen sekaligus disinkronkan kembali,” katanya.

Ditanya jika Pemkab Merauke telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 500 juta dalam APBD-Perubahan, Sekda menegaskan dari mana uang bisa diperoleh. Tentunya kalau dibayar, harus ada dasar terlebih dahulu berupa dokumen kepemilikan tanah.

“Ya, pemerintah tak mungkin membayar kalau masyarakat hanya mengklaim secara lisan jika tanah 10 hektar tersebut adalah miliknya,” ungkap Sekda. (LKF)