Kadistrik Ulilin: Awalnya Pemilik Ulayat Ingin Hentikan Aktivitas di Puskesmas dan Sekolah

Kadistrik Ulilin: Awalnya Pemilik Ulayat Ingin Hentikan Aktivitas di Puskesmas dan Sekolah

Warga marga Ndiken yang hendak melakukan pemalangan serta menghentikan semua aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Muting Dua dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Distrik Muting, Merauke.

Metro Merauke – Kepala Distrik Ulilin, John Mehuzet Kayame menjelaskan, awalnya masyarakat  marga Ndiken akan melakukan pemalangan sekaligus menghentikan semua aktivitas baik proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Muting dua maupun pelayanan kesehatan di puskesmas. Hanya saja, setelah dilakukan komunikasi secara baik, akhirnya disepakati pemalangan dilakukan dengan cara menanam sasi secara adat dan pelayanan kesehatan maupun proses belajar mengajar tetap berjalan sebagaimana biasa. Hal itu disampaikan Kayame kepada Metro Merauke, Selasa (9/10).

“Memang telah ada keputusan marga untuk menghentikan semua aktivitas di sekolah maupun puskesmas. Tetapi kami membangun komunikasi dengan baik, sehingga rencana dimaksud diurungkan,” ungkapnya.

Dikatakan, sesungguhnya sejak tahun 2017 silam, telah adanya penyelesaian pembayaran. Hanya saja, saat itu pemilik marga meminta pembayaran Rp 500 juta hanya untuk dua lokasi bangunan yakni puskesmas serta SDI Muting Dua.

Sementara, demikian Kayame, diatas lahan 10 hektar tersebut, terdapat juga bangunan  rumah ibadah seperti Gereja Katolik dan Gereja Protestan, Masjid maupun kantor dan balai kampung. Jadi, ada beberapa bangunan di dalam areal dimaksud.

“Tentunya untuk rumah ibadah, masyarakat akan takut memalang. Karena kalau sampai dilakukan, mereka akan berhadapan dengan Tuhan,” ungkapnya.

Dari komunikasi dibangun antara kepala kampung dan TNI/Polri di Distrik Ulilin, akhirnya pemilik ulayat menyetujui agar dilakukan pembayaran sekaligus tanah seluas 10 hektar dengan sejumlah bangunan dengan harga Rp 500 juta.

“Kami sudah menyampaikan juga kepada Asisten I Setda Merauke, Selestinus Kahol dan pemerintah mereponi dengan sungguh-sungguh untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya akan bertemu dengan Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Merauke, Tomi Mulyono membicarakan kembali. Karena dinas terkait  akan melakukan eksekusi pembayaran.

“Sudah ada komunikasi dan nanti dilakukan pertemuan secara langsung untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran. Karena masyarakat pemilik ulayat mengharapkan segera diselesaikan,” katanya.

“Ya, kalau sudah ada pembayaran, dipastikan sasi adat yang ditanam dicabut,” ujarnya.

Kayame menyampaikan terimakasih kepada pemilik ulayat dari marga Ndiken yang tidak menghentikan segala aktivitas di sekolah maupun puskesmas. (LKF)