Terima Dana Hearing 100-150 Juta Tiap Bulan, DPRD Merauke Diteriaki

Terima Dana Hearing 100-150 Juta Tiap Bulan, DPRD Merauke Diteriaki

Masyarakat Marind yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Merauke | LKF

Metro Merauke – Aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 1000 orang masyarakat Marind dari Yobar, Spadem dan Kayakai yang mempersoalkan penyelesaian ganti rugi tanah Bandara Mopah seluas 60 hektar yang belum dibayar pemerintah, juga mengkritik pemerintahan dibawah kepemimpinan Frederikus Gebze-Sularso.

Selain itu, mereka meneriaki 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menerima dana hearing tiap bulan yang nilainya sangat fantastis mulai dari 150 juta untuk Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa, 120 juta bagi dua wakil ketua (Marotus Solikah serta Beny Latumahina) dan 100 juta bagi 27 anggota dewan lain.

Teriakan masyarakat Marind itu, setelah Fransiska Mahuze melakukan orasi.

“Saya mengikuti pemberitaan di media kalau 30 anggota DPRD mendapat uang tiap bulan dengan nilai sangat besar yang berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta,” kata Fransiska.

Mendengar itu, seketika juga masyarakat langsung berteriak histeris kepada para wakil rakyat itu.

“Kasihan  DPRD Merauke memanfaatkan kesempatan mengumpul uang rakyat sangat besar di penghujung masa tugas mereka,” teriak warga.

“Kita semua harus sepakat tidak lagi memilih 30 anggota DPRD Merauke yang sekarang saat pemilu legislatif tahun depan. Lebih baik pilih orang asli Papua yang nantinya memperjuangkan aspirasi rakyat kecil,” kata salah seorang demonstran.

Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa membantah jika uang yang diterima 30 anggota dewan nilainya sangat fantastis. “Kenapa harus dipersoalkan. Kan jelas dana yang diterima mengacu kepada aturan,” ujarnya.

Lagi pula, lanjut Sirfefa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tak mempersoalkan nilai uang yang diterima.

“Bagi yang tidak puas, silahkan datang di Kantor DPRD Merauke. Kami membuka ruang untuk saling berdialog,” pintanya. (LKF)

Advertisement