Legislator Papua Ingin Penerimaan CPNS di Papua Ditunda

Legislator Papua Ingin Penerimaan CPNS di Papua Ditunda

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi

Metro Merauke – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Yonas Nusi mengatakan, pihaknya ingin penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini untuk wilayah Papua ditunda.

Katanya, hal itu perlu dilakukan hingga sengkarut penerimaan CPNS di provinsi paling timur Indonesia tersebut diselesaikan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Ia mengatakan, hingga kini masih terjadi pro kontra penerimaan CPNS di Papua. Selain berbagai pihak menolak pendaftaran daring (online), juga masih banyak honorer kategori 2 (K2) di provinsi dan kabupaten (kota) di Papua yang nasibnya belum jelas.

“Mereka ini (honorer) sudah mengabdi hingga belasan tahun kepada pemerintah dan masyarakat,” kata Yonas Nusi, Senin (24/09).

Menurutnya, Papua juga memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Papua tak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia dalam penerimaan CPNS.

Selain itu, akhir 2017 lalu DPR Papua telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) tentang Kepegawaian daerah dan kini menunggu gubernur menandatanganinya, kemudian dimasukkan ke lembaran daerah untuk diundangkan dan diberlakukan.

“Gubernur yang lebih tahu kebutuhan ASN di provinsi dan kabupaten (kota). Makanya kami mendorong pemprov segera rapat kerja bersama, untuk menyampaikan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang,” ujarnya.

Kata Nusi, tidak hanya penerimaan CPNS untuk wilayah Papua yang pihaknya minta ditunda sebelum ada koordinasi Pemprov Papua dan pemerintah pusat, juga penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Kami minta Mendagri mencermati hal ini. Jangan memperkeruh suasana dan menimbulkan polemik. Masalah yang ada ini harus diselesaikan dulu,” ucapnya. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement