Karikatur Pejabat dan Spanduk Dibawa Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Marind
Peristiwa

Karikatur Pejabat dan Spanduk Dibawa Saat Aksi Demonstrasi Masyarakat Marind

Karikatur Bupati Merauke, Frederikus Gebze yang dibawa demonstran | LKF

Metro Merauke – Janji masyarakat Marind dari Yobar, Spadem dan Kayakai untuk melakukan aksi demonstrasi dengan menurunkan massa dalam jumlah besar, akhirnya terwujud.

Kurang lebih 1000 orang asli Papua itu melakukan demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke. Disaksikan Metro Merauke Jumat (21/9), sejumlah karikatur pejabat ikut dibawa dan ditunjukkan kepada publik yang bersifat sindiran.

Aksi demonstrasi masyarakat Marind di Kantor DPRD Merauke | LKF

Selain itu, puluhan spanduk dibentangkan memrotes sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang tak menyikapi serius penyelesaian pembayaran tanah Bandara Mopah seluas 60 hektar.

Sekitar pukul 09.00 Wit, massa sudah berdatangan. Rupanya ada mis-komunikasi, sehingga awalnya semua bergerak menuju ke Kantor Bupati Merauke. Namun beberapa saat kemudian, mereka bergerak keluar dari area kantor bupati  menuju DPRD Merauke.

Aksi demonstrasi tersebut, dikoordinir H. Waros Gebze. Setiba di kantor dewan, massa meneriaki sejumlah anggota dewan yang siap menerima aspirasi. Beberapa kali  sejumlah anggota dewan ingin bicara, namun tak digubris massa yang turun  dalam jumlah sangat banyak itu.

“Kami tak butuh kalian berbicara. Saat ini juga segera hadirkan Ketua DPRD Merauke, Fransiskus Sirfefa,” pinta Waros.

Ditegaskan, beberapa hari lalu puluhan masyarakat melakukan aksi di Bandara Mopah dan hari ini jumlah yang diturunkan lebih banyak.

“Kami punya hak tanah bandara, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian ganti rugi,” tegasnya.

Perjuangan demi perjuangan yang dilakukan, sepertinya selalu dimentahkan.

“Saya minta Bupati Merauke, Frederikus Gebze segera dihadirkan disini sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat,” pintanya.

Dikatakan, beberapa bulan lalu saat dilakukan aksi, Bupati Merauke menjanjikan dana Rp 5 miliar yang akan dialokasikan dalam APBD. Namun, hanya janji semata dan tak direalisasikan sampai sekarang.

“Sekali lagi saya minta Bupati Freddy dihadirkan  untuk memberikan penjelasan. Jika tak ada realisasi, masyarakat pemilik tanah ulayat, akan membangun tenda dan bermalam disini,” ungkapnya.

“Kami butuh kepastian dan tidak ingin dengan janji-janji. Karena pemilik ulayat sudah bosan mendengar. Hari ini harus ada jawaban pasti kapan penyelesaian pembayaran,” pintanya.

Ditambahkan, masyarakat pemilik ulayat meminta pembayaran tanah bandara 60 hektar senilai Rp 840 miliar. Nilai nominal dimaksud harus direalisasikan.

Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa memberikan dukungan kepada masyarakat Marind yang memperjuangkan haknya.

“Kan, pembicaraan maupun negosiasi telah dilakukan, namun alasan apa sehingga penyelesaian pembayaran tanak bandara tak kunjung direalisasikan,” katanya.

“Saya  juga tak menginginkan masyarakat Marind dipermainkan kesana kemari. Harus ada kejelasan pembayaran, sehingga tidak menimbulkan aksi protes seperti begini terus,” ujarnya.

Semua pihak, termasuk Bupati Merauke, harus dipanggil untuk didengar penjelasannya. Maksudnya agar ada kepastian kapan pembayaran. (LKF)

Post Comment