Surati Bupati Merauke, Jefri: Tanggal 1 Oktober 2018, Saya Bongkar Pagar GN Merauke
Laporan Utama

Surati Bupati Merauke, Jefri: Tanggal 1 Oktober 2018, Saya Bongkar Pagar GN Merauke

Pagar GN Merauke yang telah diselesaikan kontraktor, namun belum dibayar Pemkab Merauke | LKF

Metro Merauke –  Direktur CV Marlon Putra, Jefri Heryanto menulis surat selembar yang ditujukan kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

Surat tersebut tidak lain meminta kejelasan pembayaran  tiga item pekerjaan proyek di Gedung Negara yakni pagar, penutup parit serta pengadaan patung rusa dan sahan di pintu masuk GN yang telah diselesaikan sejak tahun 2016 silam.

Saat ditemui Metro Merauke Kamis (20/9), Jefri mengatakan, surat tersebut dihantar langsung ke GN dan tembusan dikirim juga kepada Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bahara Marpaung, Kabag Umum, Kabag Hukum serta Tetes Gunarto, staf di Dinas Tenaga Kerja.

“Saya yang mengerjakan pagar Gedung Negara, penutup parit serta pengadaan taman yang telah diselesaikan dua tahun silam,” ungkapnya.

Namun, tegas dia, sampai hari ini belum belum dibayar satu rupiah-pun.

“Saya sangat kecewa, sakit hati dan menderita, karena penyelesaian tiga pekerjaan itu, dengan menghutang uang,” katanya.

“Oleh karena dengan menghutang dan sampai sekarang belum dibayar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, maka tiga pekerjaan dimaksud masih menjadi milik saya,” tegasnya.

Dikatakan, selama dua tahun, dirinya hanya dijanji-janji dan tak ada realisasi.

“Jadi, saya memberikan batas waktu sampai tanggal 28 September 2018,” ungkap dia.

Jika tak ada penyelesaian pembayaran sesuai tuntutan dan kerugian yang dialami, pada tanggal 1 Oktober 2018, ia akan membongkar pagar GN bersama dua pekerjaan lain yang telah dirampungkan dan digunakan sekarang.

Sementara itu, proses hukum di Polres Merauke yang menyeret oknum ASN di lingkungan Pemkab setempat, Tetes Gunarto (Igun) tetap berjalan sebagaimana biasa.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Merauke, HBL Tobing enggan memberikan komentar, dengan alasan bukan rananya. Namun demikian, pintanya, sebelum kontraktor bekerja harus ada kontrak ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian sumber dana harus jelas. Dimana dianggarkan dari  APBD Kabupaten Merauke.

“Saya sarankan agar jangan kerja sebelum adanya kontrak. Ingat kontrak adalah perjanjian yang diikat dengan hukum,” tegasnya.  (LKF)

Post Comment