Sejumlah Warga di Kelurahan Mandala Mengadu ke DPRD Merauke

Sejumlah Warga di Kelurahan Mandala Mengadu ke DPRD Merauke

Heraing yang berlangsung di DPRD Merauke tadi siang | LKF

Metro Merauke – Rupanya proyek pengerjaan saluran drainase  yang ditangani Balai Wilayah Sungai Papua dengan anggaran senilai Rp 70 miliar, mendapat aksi protes dari sejumlah masyarakat di Kelurahan Mandala.

Mereka melancarkan protes lantaran adanya rencana dilakukan penggusuran lahan termasuk beberapa rumah warga yang berada di sekitar bantaran drainase.

Oleh karena tidak puas, sejumlah warga mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke meminta keadilan.

Kedatangan mereka Kamis (20/9) diterima Wakil Ketua DPRD Merauke, Beny Latumahina. Lalu dilakukan hearing di ruangan rapat dewan selama kurang lebih dua jam. Hadir juga perwakilan dari balai dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Merauke, HBL Tobing serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Kami mendapatkan informasi dari petugas lapangan bahwa akan dilakukan penggusuran lokasi di sekitar bantaran drainase, termasuk beberapa rumah,” kata perwakilan warga, Purwanto Salam.

Menurutnya, pihaknya juga kaget dengan informasi tersebut. Karena selama ini tak dilakukan sosialisasi secara baik tentang rencana penggusuran. Sehingga sudah pasti terjadi penolakan  masyarakat setempat.

Pada prinsipnya, demikian Purwanto, penggusuran dapat dilakukan. Namun, perlu dibicarakan dengan baik terlebih dahulu. Karena sudah puluhan tahun tanah bersama bangunan telah ditempati. Lalu memiliki dokumen lengkap termasuk sertifikat tanah.

“Kami minta perhatian dari DPRD Merauke untuk ikut membantu apa yang disuarakan masyarakat kecil ini,” pintanya.

Wakil Ketua DPRD Merauke, Beny Latumahina mengatakana, sebenarnya bukan persoalan ganti rugi yang angkat masyarakat, tetapi lebih dosoroti adalah tak adanya sosialisasi dilakukan dinas terkait.

“Memang pekerjaan drainase itu bersumber dari anggaran   APBN senilai Rp 70 miliar dengan panjang bantara sekitar 6 kilometer. Dan masyarakat mengalami dampak, sehingga meminta penjelasan  instansi terkait,” ungkapnya.

Ditanya permintaan ganti rugi bangunan dan tanah dari masyarakat, Beny mengaku, akan dibicarakan kembali bersama pemerintah.

“Besok akan ada pertemuan bersama Bupati Merauke, Frederikus Gebze. Sehingga beberapa persoalan termasuk pengaduan masyarakat hari ini, pasti disampaikan. Sekaligus dicarikan solusi penyelesaian,” katanya. (LKF)

Advertisement