Mosi Tak Percaya Dikabulkan, Mendagri Didesak Copot Bupati Pegubin
Laporan Utama

Mosi Tak Percaya Dikabulkan, Mendagri Didesak Copot Bupati Pegubin

Sekretaris Tim Angket DPRD Pegubin, Terianus Keduman bersama anggota Tim Angket DPRD Pegubin, Nobert Wisal saat memperlihatkan salinan putusan MA

Metro Merauke – Tim Angket DPRD Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencopot Bupati Pegubin, Constan Oktemka setelah mosi tak percaya DPRD Pegubin yang diajukan melalui permohonan uji pendapat ke Mahkamah Agung (MA), 19 Juni 2018, dikabulkan oleh MA, 6 September 2018.

Sekretaris Tim Angket DPRD Pegubin, Terianus Keduman mengatakan, salinan putusan MA itu telah diterima DPRD Pegubin, 13 September 2018. Dalam putusan nomor 1 P.KHS/2018, MA mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Pegunungan Bintang nomor 170/049/PIM-DPRD/2018.

MA menyatakan keputusan DPRD Pegubin nomor 170/047/DPRD/2018, 6 Juni 2018 tentang persetujuan terhadap laporan kerja panitia angket DPRD Pegubin, berdasarkan hukum.

Menurutnya, kini DPRD dan masyarakat Pegubin mendesak Mendagri dan Pemprov Papua segera menindaklanjuti putusan MA itu, dengan memberhentikan bupati Pegubin dari jabatannya.

“Putusan MA itu merupakan kemenangan rakyat Pegubin. Kami DPRD berterima kasih kepada MA dan seluruh rakyat Pegubin,“ kata Terianus Keduman didampingi anggota Tim Angket DPRD Pegubin, Nobert Wisal di Jayapura, Kamis (20/09).

Katanya, dikabulkannya uji pendapat yang diajukan pihaknya ke MA, merupakan pertama kalinya terjadi di Papua, dan menjadi sejarah baru. Kini masyarakat Pegubin menunggu proses selanjutnya dan hadirnya bupati baru dalam waktu dekat.

“Kami minta gubernur segera mengambil langkah, karena situasi yang terjadi di Pegubin beberapa bulan ini menghambat pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya.

Anggota Tim Angket DPRD Pegunungan Bintang, Nobert Wisal mengatakan hal yang sama. Katanya, pihaknya telah melaksanakan tugas mengawal aspirasi mosi tak percaya rakyat Pegubin terhadap kepemimpinan Constan Oktemka hingga adanya putusan MA.

“Pada 31 Juni, ada putusan sela. Bupati sudah tiga kali kami panggil, namun tak hadir hingga MA mengabulkan permohonan DPRD Pegubin,” ucap Nobert Wisal.

Ia mengatakan, putusan MA sudah final dan  mengikat. Tidak dapat digugat oleh siapa pun. Masyarakat Pegubin kini menunggu putusan itu dikirim ke Mendagri. DPRD Pegubin mengirim surat ke Pemprov Papua dan Mendagi untuk segera menjawab apa yang terjadi di kabupaten itu.

Pihaknya mendesak Pemprov Papua dan pemerintah pusat, agar dalam waktu dekat segera menindaklanjuti putusan MA tersebut, sehingga ada pemimpin baru yang melaksanakan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat di Pegubin.

“Kami mendesak Mendagri dan gubernur dalam waktu dekat segera mengambil langkah, melakukan pergantian bupati baru,” ujarnya.

Dalam sidang di MA ketika itu, majelis yang dipimpin Hakim Agung Supandi menganggap keputusan DPRD Pegubin mengajukan mosi tidak percaya terhadap Constan Oktemka sudah sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mosi itu disetujui lebih dari jumlah anggota DPRD yang ditentukan.

Selain itu ketidakhadiran termohon (bupati Pegubin) memenuhi panggilan pemohon (Tim Angket DPRD Pegubin) dimaknai oleh MA jika termohon telah melepaskan haknya membela diri dalam forum sidang hak angket.

Hingga kini berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Constan Oktemka. Namun pekan lalu, yang bersangkutan menyatakan tidak tahu mengapa hingga masalah itu bisa sampai ke MA, dan tak tahu seperti apa hasil putusan MA karena ia tak diberitahukan. (Arjuna P/Redaksi)

 

One Comment

Post Comment