Kodam Cenderawasih Digugat, Legislator: Masyarakat Perlu Mendukung Kodam
Hukum & Kriminal

Kodam Cenderawasih Digugat, Legislator: Masyarakat Perlu Mendukung Kodam

Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Lurenzus Kadepa

Metro Merauke – Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Lurenzus Kadepa meminta masyarakat dan organisasi anti minuman beralkohol (minol) di Papua mendukung Kodam XVII Cenderawasih yang kini menghadapi gugatan (pra peradilan) di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.

“Saya minta semua masyarakat dan organisasi anti minol mendukung Kodam karena kalau Kodam kalah, 1.200 kardus yang jumlahnya 9.700 liter minol berbagai jenis yang ditahan oleh Kodam akan beredar di masyarakat dan kemungkinan besar akan ada korban karena minol itu,” kata Kadepa via teleponnya, Rabu (19/09).

Kadepa menyatakan mendukung Kodam Cenderawasih dalam hal itu, karena apa yang dilakukan institusi tersebut sejalan dengan keinginan Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan berbagai pihak lainnya di Papua.

“Saya mendukung Kodam memberantas minol, mewujudkan Papua bebas minol karena itu juga merupakan keinginan kami di DPR Papua, Pemprov Papua, MRP, para tokoh agama dan berbagai pihak,” ucapnya.

Menurutnya, tumpang tindih aturan salah satu penyebab sulitnya menghentikan peredaran minol di Papua. Hal itu juga yang melemahkan posisi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minol di Papua, dan menjadi celah para pengusaha dan pihak yang merasa dirugikan melakukan perlawan terhadap Pemprov Papua dan aparat keamanan saat berupaya menegakkan Perdasi minol.

Pengusaha minol lanjutnya, selalu berpegang pada aturan lain misalnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian, pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minol yang dianggap lebih tinggi dari Perdasi, juga terkadang beralasan Perdasi itu tak sejalan dengan aturan yang ada di kabupaten (kota).

Misalnya saja, beberapa waktu lalu Pemprov Papua digugat pengusaha minol di Kota Jayapura ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, lantaran merasa dirugikan dengan penyitaan yang dilakukan pemprov, kini giliran Kodam XVII Cenderawasih yang digugat (pra peradilankan) ke Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.

Sementara Kapendam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf M. Aidi mengatakan, gugatan tersebut terkait dua kontainer berisi 1.200 kardus atau 9.700 liter minol berbagai jenis yang dikirim dari Jakarta dan diamankan pihaknya di Pelabuhan Jayapura, 21 Juni 2018 lalu.

Katanya, pihaknya berkomitmen memberantasan peredaran minol di Papua. Namun ketika upaya itu dilakukan, pihaknya justru digugat oleh mereka yang merasa dirugikan.

“Saat kami mau menegakkan aturan, menyelamatkan orang banyak, kami malah digugat. Jika dilihat secara alur cerita, justru kami jadi pesakitan namun itu merupakan risiko dari tugas,” kata Kolonel Inf M. Aidi.

Namun katanya, silahkan saja pihak yang merasa dirugikan mempra peradilankan Kodam XVII Cenderawasih, pihaknya akan menghadapi gugatan tersebut yang kini sudah memasuki tahap meminta keterangan saksi dari pihak Kodam sendiri maupun saksi lain.

“Kami akan hadapi semua itu. Kodam selaku tergugat melalui instansi hukumnya sudah membuat surat sanggahan kepada pengadilan terkait gugatan tersebut,” ucapnya. (Arjun P/Redaksi)

Post Comment