DPRD Merauke Diingatkan Tak Buat Program Akal-Akalan

DPRD Merauke Diingatkan Tak Buat Program Akal-Akalan

Sidang DPRD Merauke yang berlangsung beberapa waktu lalu | LKF

Metro Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke diingatkan tidak membuat program akal-akalan agar dana hearing yang diterima antara 100 juta sampai 150 juta tiap bulan, diterima tanpa kegiatan nyata di lapangan.

Penegasan itu disampaikan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan kepada Metro Merauke Senin (17/9). “Saya harus jujur mengatakan penghasilan antara dewan sekarang dengan kami dulu, ibarat langit dan bumi,” ungkapnya.

Tentunya, lanjut dia, dengan dana sangat besar itu, wajar ketika berbagai kalangan menyoroti. Namun diharapkan agar kegiatan dengan masyarakat, harus betul-betul dilakukan. Jangan sampai membuat program akal-akalan dengan tujuan setiap bulan dana tetap dicairkan.

“Saya kira dewan harus membuka diri menerima apa yang diinginkan beberapa komponen untuk dilakukan dialog secara langsung. Karena disitu akan diketahui pasti apa saja kegiatan dilakukan dengan dana yang sangat besar itu,” katanya.

Dominikus tak mempersoalkan argumen DPRD Merauke jika ada dasar hukum dana dimaksud diterima tiap bulan. Namun, perlu dipertegas bahwa ketika tak ada kegiatan,uangnya masuk kembali ke kas daerah.

“Jangan sampai program akal-akalan dibuat, tanpa adanya kegiatan riil di lakukan. Ini menjadi masukan agar dapat dipahami  baik wakil rakyat,” pintanya.

Dikatakan, saat ini telah memasuki tahun politik untuk persiapan pileg 2019. Sehingga kehadiran dewan sekarang ke kampung-kampung, bukan menjaring aspirasi. Tetapi lebih banyak  dana dimanfaatkan mensosialisasikan diri maju tahun depan.

“Faktanya seperti demikian yang terjadi di kampung. Bahkan masyarakat juga diberikan uang ketika adanya kunjungan dilakukan,” ungkap dia.

Dia juga mempertanyakan  hearing yang dilakukan. Sesungguhnya hearing itu antara dewan bersama instansi terkait, setelah ditemukan persoalan dilapangan ketika reses berlangsung. “Misalnya persoalan pendidikan, maka dari keluhan masyarakat itu, dewan panggil kepala dinas bersangkutan untuk didengar keterangan,” ujarnya. (LKF)

Advertisement