Pembentukan Koopsau dan Luka Lama Orang Asli Papua

Pembentukan Koopsau dan Luka Lama Orang Asli Papua

Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan keamanan, Laurenzus Kadepa

Metro Merauke – Markas Besar (Mabes) TNI membentuk empat satuan baru di wilayah timur Indonesia, yakni Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) III di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Divisi Infanteri 3/Kostrad di Makassar (Sulawesi Selatan), Koarmada III di Sorong dan Pasmar-3 Korps Marinir di Sorong (Papua Barat).

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto telah meresmikan empat satuan baru di wilayah Timur Indonesia itu, (11/5/2018) lalu.

Namun anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan keamanan, Laurenzus Kadepa khawatir pembentukan Koopsau di Biak akan memperpanjang trauma dan luka lama orang asli Papua pada masa lalu.

“Untuk daerah lain terserah, tapi di Papua jangan dulu. Luka lama masyarakat asli Papua masih membekas. Masi trauma pada berbagai kisah masa lalu. Luka itu belum sembuh, dan hingga kini kekerasan masih terjadi,” kata Kadepa, beberapa hari lalu.

Mestinya menurut Kadepa, yang dipikirkan kini bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di Papua. Setelah itu barulah merencanakan agenda lainnya.

Katanya, jika tujuan membentuk satuan baru untuk mengamankan wilayah NKRI, itu urusan negara. Namun dalam konteks Papua, untuk sementara waktu hal itu belum memungkinkan.

“Saya tidak melarang, tapi konteks Papua harus melihat aspek kemanusiaan. Manusia Papua ini masih luka, masih trauma. Pikirkan dulu menyembuhkan luka-luka itu,” ujarnya.

Jika masalah yang ada belum diselesaikan dan membentuk satuan pengamanan baru di Papua lanjut politikus Partai NasDem itu, patut dipertanyakan ada apa di balik peristiwa yang terjadi di Papua selama ini.

“Mungkin berbagai peristiwa selama ini disengaja, untuk kepentingan tertentu. Tidak mau lagi orang asli Papua hidup,” ucapnya.

Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, memang negara bertanggung jawab menjaga wilayah teritorialnya. Tapi dari aspek HAM, kehadiran armada, batalyon, dan unit keamanan apa pun harus memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Komnas HAM perwakilan Papua meminta Panglima TNI menunda pembentukan, pembangunan instalasi militer baru jika belum dibicarakan dengan masyarakat pemilik ulayat.

“Karena hari ini, banyak instalasi militer yang masih bermasalah dengan masyarakat adat, juga dilihat dulu untuk Papua kebutuhan pertahanannya apa. Apa yang darurat dan lainnya,” kata Ramandey.

Selain itu menurutnya, harus dibicarakan dengan otoritas sipil yang ada di Papua dan kabupaten (kota) sehingga dari aspek HAM, pendirian instalasi militer memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara fisik maupun psikis.

“Kami minta panglima TNI mempertimbangkan aspek sosialnya, karena pertahanan yang baik adalah pertahanan semesta rakyat, bukan dengan membangun instalasi militer,” ujarnya.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu mengatakan, peresmian empat satuan TNI tersebut merupakan bagian dari rencana TNI yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 serta program 100 hari kerja Panglima TNI.

Katanya, upaya pembentukan empat satuan TNI baru itu bernilai strategis tinggi dan latar belakang yang cukup kompleks karena perkembangan pembangunan kekuatan militer dunia, khususnya di kawasan Asia merupakan salah satu tolok ukur dalam perimbangan kekuatan.

Namun dalam anggaran 2019, pihak TNI dan Kementerian Pertahanan mengajukan kenaikan anggaran pertahanan kurang lebih Rp 1,5 triliun dari pagu anggaran yang sudah disetujui sekira Rp 106 triliun menjadi Rp 107 triliun lebih.

Kenaikan anggaran itu katanya, sejalan dengan penambahan organisasi satuan TNI baru di wilayah timur Indonesia, yakni di Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Menurutnya, TNI membutuhkan tambahan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana seiring bertambahnya satuan di wilayah timur, karena hingga kini satuan tersebut belum memiliki gedung, dermaga dan perumahan prajurit.

“Rp 1,5 triliun paling banyak untuk pembangunan infrastruktur, melengkapi material khusus karena pasukan khusus beda dengan yang lain. Harus memiliki material khusus,” kata Marsekal Hadi Tjahjanto belum lama ini. (Arjuna P/Redaksi)

Advertisement